DPR Minta Pemerintah Perkuat Koordinasi Antisipasi Karhutla di Kalimantan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Razak mendesak pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di sejumlah wilayah Kalimantan. Ia menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan.

"Kolaborasi dengan masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH), Brigade Manggala Agni, dan perusahaan-perusahaan yang punya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) perlu dikoordinasikan dan diikutsertakan dalam atasi karhutla," ujar Hanan dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta aparat terkait memiliki langkah yang terintegrasi, mulai dari pencegahan hingga penanganan ketika kebakaran terjadi. Ia juga meminta pemerintah memperkuat peran koordinasi dalam menghadapi dampak El Nino yang berpotensi meningkatkan kekeringan dan risiko karhutla.

"Data mengenai wilayah rawan, ketersediaan sumber air, hingga potensi dampak kebakaran perlu dihimpun secara terpadu agar respons pemerintah lebih cepat dan tepat sasaran," ucap dia.

Lebih lanjut, Hanan meminta Kementerian Perhubungan turun tangan mengoordinasikan upaya pemadaman karhutla. "Kami meminta agar kementerian kehutanan segera turun tangan dan melakukan koordinasi lintas sektor, serta menerjunkan personel guna mencegah kebakaran hutan yang lebih luas," tuturnya.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan bahwa sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan masih menjadi perhatian pemerintah di tengah periode musim kemarau. Titik hotspot tertinggi berada di Kalimantan Tengah.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, berdasarkan data pemantauan terbaru dari Satelit NOAA-20 hingga Kamis (20/8), sebaran hotspot di wilayah Kalimantan sebanyak 1.487 titik.

"Jumlah tersebut tersebar dengan konsentrasi tertinggi berada di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik, disusul Kalimantan Barat 560 titik. Sementara itu, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing terpantau 74 titik, sedangkan Kalimantan Utara sebanyak 3 titik," kata Berton dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).