Proses pembangunan Stadion Sudiang di Makassar berpotensi terhambat lantaran masih ada lahan bermasalah di lokasi proyek. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hingga kini belum memastikan anggaran ganti rugi lahan senilai Rp18 miliar meski putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulsel, Reza Faisal Saleh, mengatakan pihaknya masih mengkaji rencana pembayaran tersebut. "Masih sementara kita kaji, nanti kita lihat karena masih dalam pembahasan," ujarnya, Senin (17/8).
Menurut Reza, persoalan ini perlu dikaji lebih dalam karena lahan yang dimaksud saat ini tercatat bersertifikat milik Pemprov Sulsel. Dengan demikian, pada APBD 2026 belum dialokasikan dana untuk ganti rugi lahan tersebut. "Kan kita melihat sementara itu sudah bersertifikat Pemprov," katanya.
Soal kemungkinan penganggaran melalui APBD Perubahan 2026, Reza belum bisa memastikan. Keputusan itu masih menunggu hasil kajian. "Nanti kita lihat," ucapnya.
Sebelumnya, pembangunan tribun selatan Stadion Sudiang sempat tersendat akibat persoalan lahan. Pemprov Sulsel masih memiliki kewajiban pembayaran kepada pihak yang memenangkan gugatan terkait lahan tersebut. Persoalan ini bahkan sempat menghambat pekerjaan konstruksi, terutama di area tribun selatan, setelah pihak yang mengklaim lahan melakukan aksi protes hingga kontraktor beberapa kali menghentikan pekerjaan.
Meski terkendala lahan, pembangunan stadion yang diproyeksikan menjadi markas baru PSM Makassar tersebut terus berjalan. Hingga saat ini, progres pengerjaan Stadion Sudiang telah mencapai hampir 15 persen.
Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Sultan Tajang, meminta Pemprov Sulsel segera menyelesaikan persoalan lahan agar pembangunan stadion dapat berjalan sesuai target. "Kami akan koordinasikan dengan dinas yang bersangkutan, terutama terkait masalah lahan tersebut. Kita kejar progresnya bagaimana stadion ini bisa selesai," katanya.
Ia menegaskan DPRD Sulsel akan terus mengawal pembangunan Stadion Sudiang, termasuk rencana pengembangan fasilitas pendukung seperti masjid, area parkir, dan fasilitas olahraga lainnya. "DPRD Sulsel pasti ikut mengawal, karena di situ ada beberapa perencanaan pembangunan pemprov. Tapi kita dahulukan mengetahui sejauh mana upaya pemprov menyelesaikan masalah lahan yang diakui masyarakat," jelasnya.
