Pemerintah pusat telah menyalurkan dukungan anggaran awal sebesar Rp44 miliar untuk membantu penanganan wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Jika kebutuhan di lapangan meningkat, anggaran tersebut dipastikan masih bisa ditambah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, opsi penambahan alokasi dana darurat akan dilaporkan secara berkala kepada Presiden Prabowo Subianto. "Kita lihat nanti. Saya bilang ke Pak Bupati, pakai dulu itu. Nanti kalau kurang, katakan ke kami, nanti kami laporkan ke Bapak Presiden. Nanti Presiden pasti akan menyiapkan anggaran lebih untuk daerah yang terkena bencana seperti ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (19/8).
Purbaya menegaskan komitmennya bahwa dukungan anggaran untuk mitigasi bencana akan diberikan secara fleksibel sesuai kebutuhan riil, mulai dari fase tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana. Saat ini, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan terus memantau kondisi kesehatan fiskal pemerintah daerah yang terdampak. Langkah ini untuk memastikan pemda tetap memiliki kapasitas pendanaan yang memadai dalam situasi krisis.
Meski fokus utama masih pada penanganan darurat, perhitungan kebutuhan anggaran untuk perbaikan infrastruktur dan pemulihan jangka panjang juga mulai dikalkulasikan. "Di pusat mulai mengalkulasi hal itu, dan sedang menyiapkan anggaran sesuai yang dibutuhkan, tentunya dengan persetujuan Bapak Presiden. Kita menunggu persetujuan Bapak Presiden," terangnya.
Selain itu, Purbaya memastikan alokasi anggaran khusus untuk operasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selalu tersedia sesuai usulan dan kebutuhan penanganan darurat. Ia juga menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan distribusi bantuan, baik logistik maupun dukungan finansial langsung. "Yang paling penting kalau ada kebutuhan daerah harus lancar penyaluran barangnya dan dananya. Kita akan mengecek terus," tegasnya.
