Ketika perang antara Israel dan Amerika Serikat melawan Iran memanas, ekonomi Uni Emirat Arab (UEA) ikut terkena imbasnya. Tingkat hunian hotel di Dubai yang sebelumnya mencapai 80% anjlok drastis menjadi sekitar 10% setelah Iran melancarkan serangan balasan ke sekutu AS di kawasan itu. Kondisi ini memaksa pemerintah UEA mengambil sejumlah langkah darurat, termasuk memberikan insentif bagi warga yang bisa mengajak turis berkunjung.
Pada Juli lalu, otoritas UEA meluncurkan program yang menawarkan paket keuntungan senilai sekitar US$800 (Rp14,5 juta) bagi warga yang berhasil membawa pengunjung ke negara itu antara Juli dan Oktober. Langkah ini diambil di tengah peringatan dari banyak pemerintah asing agar warganya tidak bepergian ke UEA akibat konflik Iran.
Serangan Iran yang menyasar sekutu AS di kawasan Teluk membuat sektor pariwisata UEA terpukul. Sejumlah hotel bahkan memilih tutup lebih awal untuk renovasi yang sempat tertunda, sementara resor bintang lima lainnya memberikan diskon 50 persen untuk paket menginap bagi warga lokal.
Pekerja Asing Terdampak
Dari total 11,8 juta penduduk UEA, sekitar 10,4 juta di antaranya adalah warga negara asing. Mereka datang dari berbagai kalangan, mulai dari jutawan yang menikmati status bebas pajak hingga pekerja konstruksi dan petugas kebersihan yang mengirimkan penghasilan ke keluarga di negara asal.
Ketika rudal Iran mulai melintas di udara, banyak orang kaya memilih meninggalkan UEA demi keselamatan. Untuk memastikan mereka kembali setelah perang mereda, pemerintah UEA berjanji menerapkan aturan domisili pajak yang lebih fleksibel. Mereka yang berada di luar negeri lebih lama tidak akan kehilangan status pajak di UEA.
Bandara Dubai bahkan pernah diserang drone pada Maret lalu. Pemerintah UEA pun berupaya membatasi pemberitaan mengenai kerusakan akibat serangan rudal Iran. Sementara itu, The New York Times melaporkan kesulitan yang dihadapi pekerja berpenghasilan rendah ketika lapangan kerja di sektor perhotelan dan pariwisata menghilang. Para wartawan di Dubai melihat sejumlah orang berkeliling dari rumah ke rumah untuk mencari pekerjaan.
UEA juga menyiapkan paket bantuan senilai sekitar US$680 juta (Rp12,3 triliun) untuk sektor-sektor yang terdampak. Bantuan itu mencakup pembebasan biaya pemerintah daerah bagi hotel, restoran, dan sejumlah sekolah swasta, serta penundaan pembayaran biaya perizinan.
Namun, ada indikator yang lebih mengkhawatirkan. Para analis memperkirakan investasi asing langsung di negara-negara Teluk akan menurun dan produk domestik bruto (PDB) akan terkontraksi untuk pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. "Meski ketegangan telah mereda, risiko laten pecahnya kembali konflik regional akan membuat investor tetap waspada hingga akhir tahun," demikian peringatan Economist Intelligence Unit dalam laporannya pada 31 Juli.
Para pemberi kerja berencana memangkas jumlah pekerja dan tidak berniat merekrut karyawan baru. Tekanan inflasi, antara lain akibat terhambatnya pelayaran melalui Selat Hormuz, membuat harga bahan mentah dan barang impor naik. Harga real estat di UEA juga turun.
Darurat Pertukaran Mata Uang?
Dengan berbagai angka tersebut dan langkah-langkah drastis dari pemerintah, situasi ini memang memberi kesan bahwa perekonomian UEA sedang bermasalah. Negara otoriter itu tidak rutin menerbitkan data keuangan terbaru. Namun, dalam berbagai wawancara, para pemimpin negara justru memberikan gambaran berbeda.
Salah satu contoh perbedaan cara menggambarkan langkah ekonomi untuk meredam dampak perang Iran terjadi ketika bank sentral UEA meminta fasilitas pertukaran atau swap line mata uang dari AS. Fasilitas ini memungkinkan lembaga keuangan memperoleh mata uang pihak lain secara langsung tanpa melalui pasar valuta asing. "Dalam beberapa tahun terakhir, [swap line] telah menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan mencegah ketegangan di pasar berdampak pada perekonomian riil," jelas Bank Sentral Eropa.
Ketika kabar permintaan UEA itu muncul, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan pembicaraan dilakukan untuk membantu perekonomian UEA menghadapi dampak perang. Namun, tidak lama kemudian, Duta Besar UEA untuk AS, Yousef Al Otaiba, menulis di media sosial bahwa "anggapan bahwa UEA membutuhkan dukungan keuangan eksternal tidak sesuai dengan fakta … UEA merupakan salah satu perekonomian yang paling tangguh secara finansial di dunia." Pada Mei, Abdul Aziz al-Ghurair, ketua UAE Banks Federation, juga menegaskan kepada wartawan bahwa tidak ada kekhawatiran mengenai arus modal keluar atau kekurangan dolar.
"Ini soal membangun kepercayaan dan menunjukkan bahwa kami adalah salah satu perekonomian paling terpercaya di dunia," kata sumber lokal lainnya kepada Financial Times Inggris. Adam Holdstock, ekonom dari perusahaan konsultan Inggris Oxford Economics, menjelaskan bahwa pembahasan mengenai fasilitas pertukaran mata uang dengan AS kemungkinan besar dilakukan "sebagai jaring pengaman preventif, bukan sebagai tanda tekanan akut." Jumlah uang yang beredar di UEA, atau basis moneter, memang turun 8% pada Maret, katanya kepada DW. "Namun, posisi fundamental UEA tetap kuat dan penurunan basis moneter sejak itu telah stabil."
Steffen Hertog, profesor madya di London School of Economics dan pakar ekonomi politik kawasan Teluk, dalam siniar Money & Macro pada pertengahan Juli mengatakan, "Jika Anda melihat reaksi pasar, pasar saham lokal, juga pernyataan para pelaku usaha dan investor yang ingin tetap menjaga hubungan baik dengan mitra lokal mereka, saya kira gambaran yang diproyeksikan masih bahwa ini seharusnya bersifat sementara. Kesadaran bahwa mungkin ada normal baru, bukan perang maupun damai, yang dapat berlangsung lama, belum benar-benar muncul." Hertog juga mengingatkan bahwa musim panas di UEA, ketika suhu meningkat hingga tingkat yang tidak nyaman, memang merupakan musim sepi bagi negara tersebut.
Ekonomi UEA: Krisis atau Hanya Tekanan Sementara?
Apakah perekonomian UEA sedang berada dalam kondisi buruk atau justru menuju pemulihan? "Realitasnya, ini bersifat sektoral, dan kedua pembacaan tersebut sebagian benar," kata Holdstock. "Sebagian besar kerusakan terkonsentrasi pada sektor ritel, transportasi dan pergudangan, serta pariwisata. Arus wisatawan internasional diperkirakan baru akan kembali ke tingkat 2025 pada 2028."
Namun, sektor yang lebih terlindungi, seperti jasa keuangan dan kegiatan yang terkait dengan pemerintah, sebagian mampu mengimbangi kerugian tersebut. Karena itu, gambaran ekonomi secara keseluruhan "terlihat lebih baik dibandingkan dengan jika hanya melihat data sektor perhotelan." Robert Mogielnicki, pendiri perusahaan konsultan Polisphere Advisory dan peneliti nonresiden di Arab Gulf States Institute, mengatakan kepada DW, "Emirat melakukan segala yang mereka bisa untuk mengelola tekanan akibat perang Iran. Namun, dengan kawasan yang masih terjebak dalam ketidakpastian antara konflik dan stabilitas, sulit membangun dan mempertahankan momentum ekonomi di berbagai bidang. Masih terlalu dini untuk berbicara mengenai pemulihan yang sesungguhnya karena belum terlihat bahwa permusuhan telah berakhir secara berkelanjutan."
Meski demikian, Mogielnicki dan analis lainnya memperkirakan UEA pada akhirnya akan pulih. "Dengan asumsi perang terselesaikan, kami tidak memperkirakan adanya kerusakan jangka panjang," kata Holdstock. "Fundamental UEA, regulasi yang ramah terhadap dunia usaha, posisinya sebagai pusat penerbangan global, serta rekam jejaknya dalam menarik modal dan talenta tetap utuh."