Polda Metro Jaya menyiagakan 9.242 personel gabungan untuk mengamankan 31 aksi demo dan 16 kegiatan masyarakat yang dijadwalkan berlangsung di sejumlah wilayah Jakarta pada Selasa (18/8). Ribuan personel itu terdiri dari 5.670 personel Polda Metro Jaya, 222 personel Polres jajaran, 1.500 personel TNI, dan 1.850 personel BKO Mabes Polri.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan personel gabungan tersebut disiapkan untuk memberikan rasa aman sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dengan baik. "Kehadiran petugas TNI-Polri dan pemerintah provinsi DKI memberikan rasa aman agar apa yang disampaikan tersampaikan dengan baik," ujarnya usai apel kesiapan pengamanan di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (18/8).
Budi menegaskan bahwa peserta aksi juga harus memperhatikan aktivitas masyarakat lain yang tetap berjalan, mulai dari kegiatan pendidikan, pekerjaan, perekonomian, hingga layanan kesehatan. "Ada Pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, di mana para peserta aksi juga harus memperhatikan masyarakat lainnya. Di sekitar kita masih banyak masyarakat yang melaksanakan aktivitas rutin, aktivitas kegiatan pendidikan, sekolah, kuliah, pendidikan perekonomian, pekerjaan rutin, dan kegiatan-kegiatan kesehatan ataupun kegiatan masyarakat lainnya," kata Budi.
Lebih lanjut, Budi menambahkan bahwa pengamanan akan dilakukan secara profesional dan humanis karena peserta aksi adalah bagian dari masyarakat yang harus dilayani. "Kita sama-sama menyampaikan secara profesional, humanis, karena yang menyampaikan aspirasi adalah saudara-saudara kita bersama, termasuk yang melaksanakan pengamanan ini adalah bagian dari keluarga besar kita," ujarnya.
Sementara itu, terkait rekayasa lalu lintas, polisi akan memberlakukannya secara situasional. "Apabila ada kepadatan arus lalu lintas, dan kami jamin rekayasa lalu lintas sifatnya situasional," kata Budi. Ia menyebut sejumlah kawasan seperti Bundaran HI, Patung Kuda, Semanggi, dan Sudirman merupakan pusat aktivitas masyarakat di Jakarta. Karena itu, polisi mengimbau massa mempertimbangkan lokasi penyampaian aspirasi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
"Kita sama-sama mengetahui bahwa Bundaran HI, Patung Kuda, Semanggi, Sudirman ini merupakan center of gravity yang ada di wilayah Jakarta. Pusat perekonomian, perhotelan internasional, pusat kegiatan aktivitas masyarakat di mana pusat perbelanjaan, moda transportasi. Apabila tempat-tempat ini dijadikan tempat penyampaian aspirasi, akan mengganggu kegiatan masyarakat lainnya," ujar Budi.
Di sisi lain, Karo Ops Polda Metro Jaya, Kombes Pol La Ode Aries El Fathar, menekankan agar seluruh personel menjalankan pengamanan dengan aman, tertib, humanis, sabar, dan terukur. "Pengamanan unjuk rasa harus berjalan aman, tertib dan tidak boleh menimbulkan kerusuhan maupun perusakan fasilitas umum. Kita semua yang bertugas jangan mudah terpancing emosi, kendalikan diri, laksanakan tugas dengan humanis, sabar, dan terukur, serta menjadikan tindakan hukum adalah langkah terakhir, ultimum remedium," kata Aries.
La Ode juga meminta seluruh personel tidak bersikap agresif ketika menghadapi massa. Personel diminta menjaga posisi bertahan serta memberikan ruang bicara kepada perwakilan massa agar situasi di lapangan dapat dikendalikan dengan baik. "Semua tindakan di lapangan harus satu komando. Tidak boleh ada inisiatif sendiri tanpa instruksi," tegasnya.
Dia memastikan tidak ada penggunaan senjata api dalam pengamanan aksi unjuk rasa. Pemeriksaan terhadap personel, termasuk kelengkapan perlengkapan dan telepon, diminta dilakukan secara ketat sebelum anggota bertugas. "Tidak ada penggunaan senjata api dalam bentuk apa pun, termasuk rekan-rekan yang berpakaian preman, baik pada Satgas Intel maupun Satgas Gakkum," ujar Aries.
