Menteri dan Pejabat Pusat Peringati HUT ke-81 RI di Lokasi Gempa NTT

Sejumlah menteri dan pejabat pemerintah pusat akan memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada Senin (17/8/2026) di wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), bukan di Istana Negara, Jakarta. Mereka akan dibagi ke sejumlah daerah yang dilanda gempa berkekuatan magnitudo 7,7 untuk mengawal langsung penanganan bencana sesuai tugas masing-masing.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pembagian tugas tersebut merupakan respons pemerintah pusat atas arahan Presiden Prabowo Subianto. "Kami akan membagi tugas ke lapangan (lokasi terdampak bencana) dan kemudian kita besok akan berupacara tidak di Jakarta, tapi kita akan ikut berupacara hari ulang tahun kemerdekaan di berbagai daerah (terdampak gempa bumi)," ujar Pratikno usai rapat koordinasi di Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).

Keberadaan para pejabat di daerah bencana tidak sekadar untuk mengikuti rangkaian peringatan kemerdekaan. Mereka juga bertugas mengawal persoalan penting serta memastikan kebutuhan masyarakat dan penanganan bencana mendapat respons cepat. "Kita bagi tugas ke berbagai daerah untuk mengawal sesuai dengan tupoksi kita, mengawal isu-isu krusial di daerah tersebut. Tapi kami akan terus berkoordinasi walaupun kita di tempat yang berbeda," katanya.

Penanganan gempa NTT telah dilakukan pemerintah pusat sejak hari pertama bencana. Pada malam setelah gempa terjadi, Pratikno bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, serta jajaran pimpinan PLN, Pertamina, dan Telkom langsung bergerak menuju wilayah terdampak. Tim pemerintah pusat disiapkan untuk mengawal penanganan mulai masa tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Koordinasi bantuan juga diperkuat melalui posko terpadu. Pemerintah menyiagakan posko nasional untuk mengonsolidasikan pengiriman logistik dari Jakarta dan sejumlah daerah melalui Bandara Halim Perdanakusuma sebelum diteruskan ke wilayah bencana. Selain itu, posko operasional didirikan di Labuan Bajo dan Maumere untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.

Pratikno menilai koordinasi menjadi faktor penting agar sumber daya pemerintah yang dikerahkan dalam jumlah besar dapat digunakan sesuai kebutuhan masyarakat di lokasi bencana. "Pemerintah pusat full team hadir di sini. Kami mendengarkan paparan pimpinan daerah tentang dukungan yang diharapkan dari pemerintah pusat. Dan, kami masing-masing memaparkan apa yang akan dan sudah dilakukan," ujarnya.