Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, menegaskan bahwa keberhasilan Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak bisa diukur hanya dari besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah. Menurutnya, yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat Papua merasakan dampak nyata dari kebijakan tersebut, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan perlindungan masyarakat adat.
Pernyataan itu disampaikan Yorrys menanggapi pidato pengantar Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). Yorrys menekankan bahwa Otsus harus dikawal bersama agar tidak sekadar menjadi program seremonial.
"Saya sependapat bahwa Otsus Papua harus kita kawal bersama. Ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa besar anggaran yang diberikan, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, serta perlindungan terhadap masyarakat adat," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/8/2026).
Ia menegaskan bahwa masyarakat adat harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Setiap kebijakan dan program di Papua perlu memperhatikan karakteristik, identitas, sejarah, serta hak-hak masyarakat setempat. "Pembangunan tidak boleh menghilangkan identitas masyarakat Papua. Masyarakat adat harus dilibatkan dan menjadi bagian utama dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya," katanya.
Yorrys juga mendorong pengelolaan dana Otsus dilakukan secara tepat sasaran dan transparan. Anggaran yang besar, kata dia, harus benar-benar diterjemahkan menjadi pelayanan publik, pembangunan manusia, dan peningkatan kesejahteraan. Ia mengingatkan agar dana tersebut tidak terserap untuk hal-hal yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
Di sisi lain, ia menilai pembangunan Papua harus berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan keamanan dan kemanusiaan. Berbagai proyek pembangunan, termasuk proyek strategis nasional, perlu dilakukan dengan pendekatan yang arif dan dialogis, serta melibatkan masyarakat setempat agar tidak memunculkan rasa ketidakadilan.
"Papua tidak bisa hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi. Ada persoalan keamanan, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan pelayanan dasar yang harus ditangani secara bersamaan. Kita ingin pembangunan menjadi jalan keluar, bukan menambah persoalan baru," tegasnya.
Yorrys menilai DPD RI memiliki posisi strategis untuk memastikan suara masyarakat Papua masuk dalam kebijakan nasional. Aspirasi daerah, menurutnya, harus dikonsolidasikan dan ditindaklanjuti melalui kerja kelembagaan, termasuk melalui Panitia Khusus (Pansus) Papua. "Pansus Papua harus menjadi ruang untuk mendengar langsung masyarakat, melihat persoalan di lapangan, dan menghasilkan rekomendasi yang konkret. Kita tidak boleh hanya mengidentifikasi masalah, tetapi harus mencari jalan keluarnya," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pesan Ketua DPD RI dalam Sidang Bersama harus diterjemahkan menjadi komitmen bersama untuk memperkuat Otsus sebagai instrumen keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. "Jangan sampai Otsus hanya kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam manfaat yang dirasakan rakyat. Keadilan untuk Papua adalah bagian dari keadilan Indonesia. Kita ingin membangun Papua bersama masyarakat Papua, untuk kesejahteraan masyarakat Papua, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkasnya.