Pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp 272,95 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Angka ini melonjak signifikan dibandingkan pagu APBN 2026 yang sebesar Rp 210 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan hal tersebut dalam Konferensi Pers Nota Keuangan RAPBN 2027, Jumat (14/8). "Terus subsidi energi tahun depan itu mencapai Rp 272,95 triliun," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan kerangka makro fiskal. Pendapatan negara dianggarkan Rp 3.246 triliun, belanja negara Rp 4.097,2 triliun, dan defisit anggaran 2,4 persen terhadap PDB atau setara Rp 671,2 triliun.
Khusus untuk perlindungan sosial, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 549,9 triliun. Anggaran tersebut mencakup berbagai program, termasuk subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar. "Terdiri dari PKH, sembako, iuran JKP, penanganan bencana, subsidi BBM, KIP kuliah, dan KIP," kata Airlangga.
Dalam dokumen RAPBN, kuota subsidi energi untuk JBT Solar ditetapkan sebesar 20,09 juta kiloliter (KL). Jumlah itu meningkat dibandingkan kuota tahun 2026 yang sebesar 18,63 juta KL.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan penambahan kuota subsidi energi untuk asumsi dasar sektor ESDM pada RAPBN 2027. Usulan itu mencakup BBM, LPG, dan listrik. Untuk volume BBM dan LPG bersubsidi, dia mengusulkan kenaikan dari angka APBN 2026. Tahun ini, subsidi BBM ditetapkan 19,17 juta KL dengan realisasi hingga Mei 2026 mencapai 7,98 juta KL. Sementara untuk RAPBN 2027, volume BBM bersubsidi diusulkan dalam rentang 19,343 juta KL hingga 19,561 juta KL, terdiri dari minyak tanah dan solar.