Anggota MPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanulhaq, menilai keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak cukup diukur dari banyaknya capaian yang dilaporkan. Menurutnya, ukuran utama adalah dampak kebijakan terhadap kesejahteraan dan rasa keadilan masyarakat.
Hal itu disampaikan Maman menanggapi pidato laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang dibacakan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Maman mengapresiasi sejumlah capaian yang disampaikan Prabowo. Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah masih menghadapi tantangan seperti daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, dan efektivitas program.
"Ukuran keberhasilan pemerintah pada akhirnya bukan panjangnya daftar capaian, tetapi seberapa nyata kesejahteraan dan rasa keadilan dirasakan rakyat," ujar Maman dalam keterangannya, Jumat (14/8/2026).
Ia menegaskan, berbagai kebijakan perlu dikawal agar tidak berhenti pada tataran program. Implementasi harus memberikan hasil konkret yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Maman juga menilai arah pemerintahan Prabowo sudah terlihat melalui upaya menjaga stabilitas dan melanjutkan pembangunan. Namun, konsistensi antara visi, kebijakan, dan hasil menjadi hal penting yang harus dijaga seluruh jajaran pemerintah.
"Yang penting adalah memastikan seluruh jajaran birokrasi menjaga konsistensi antara visi, kebijakan, dan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat," urainya.
Ia pun mengapresiasi sikap Presiden Prabowo yang tetap tenang menghadapi kritik yang banyak beredar di media sosial. Menurut Maman, keteguhan itu menunjukkan kepemimpinan yang tidak mudah terpengaruh dinamika opini publik.
"Presiden tidak boleh menjadikan opini media sosial sebagai satu-satunya ukuran dalam mengambil kebijakan. Kritik harus didengar, tetapi keputusan negara harus berpijak pada data, kepentingan rakyat, konstitusi, dan visi jangka panjang," tegasnya.
Mengenai gaya pidato Prabowo yang dinilai lebih textbook dan minim improvisasi, Maman memandangnya sebagai pilihan komunikasi politik. Menurutnya, pidato kenegaraan memang membutuhkan ketepatan pesan, kehati-hatian, dan konsistensi dalam menyampaikan arah kebijakan.
"Namun, ke depan akan lebih kuat jika ketegasan substansi berpadu dengan sentuhan personal dan improvisasi, sehingga pesan Presiden terasa lebih dekat dengan emosi dan pengalaman rakyat," harapnya.