Dalam dua edisi berturut-turut, Tempo mengupas tuntas kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo. Laporan pertama mengungkap intervensi politik di balik mundurnya Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, sementara laporan kedua menyoroti dampak kebijakan anggaran yang sentralistik terhadap pemerintah daerah.
Mundurnya Perry Warjiyo dari kursi Gubernur BI menjadi sorotan utama. Tempo mendokumentasikan bagaimana pemerintah dan koalisinya menekan Perry hingga akhirnya ia mengundurkan diri. Tekanan ini muncul karena kebijakan moneter BI dinilai tidak sejalan dengan program pemerintah. BI, yang bertugas menjaga nilai rupiah, telah berupaya menstabilkan ekonomi dengan menaikkan suku bunga, mengerahkan cadangan devisa, dan menaikkan bunga SRBI untuk menarik dana asing. Namun, langkah-langkah tersebut dianggap menghambat agenda fiskal pemerintah yang agresif.
Laporan kedua menyoroti kebijakan anggaran yang terpusat di tangan pemerintah pusat. Transfer ke daerah dipangkas, menyebabkan banyak pemerintah daerah kesulitan menjalankan program pembangunan. Jalan rusak, jembatan terbengkalai, gaji pegawai negeri tertunda, bahkan muncul wacana pemutusan hubungan kerja untuk pegawai P3K. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Pati, yang tahun lalu menjadi sorotan karena demo besar-besaran, tetapi juga di berbagai daerah lain.
Untuk menutup defisit anggaran, sejumlah daerah menerapkan kebijakan kontroversial seperti razia pajak di jalanan dan pasar, atau pembatasan pembelian bahan bakar bersubsidi hanya untuk kendaraan yang sudah membayar pajak, seperti yang terjadi di NTT. Kebijakan-kebijakan ini menjadi beban tambahan bagi masyarakat yang sudah kesulitan.
Di tengah kesulitan tersebut, publik masih dihadapkan pada berbagai skandal: korupsi, pengadaan barang yang fantastis, pemborosan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis, serta pembangunan Komando Operasi Desa Merah Putih di puncak gunung yang manfaatnya masih dipertanyakan.
