Pemerintah Waspadai Enam Provinsi Rawan Karhutla

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) meningkatkan kewaspadaan terhadap enam provinsi yang dinilai paling kritis rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keenam wilayah tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Menko Polkam Djamari Chaniago menyatakan keenam provinsi itu akan dipantau secara ketat. "Daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis ada enam provinsi, juga muncul di daerah lain di luar yang enam. Kalau yang enam kita pantau dengan ketat," ujarnya usai rapat bersama kementerian/lembaga terkait di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Meski demikian, potensi karhutla juga muncul di sejumlah wilayah lain, seperti Gunung Gede Pangrango, Bromo, dan Gunung Rinjani. Namun, Djamari memastikan kebakaran di lokasi-lokasi tersebut telah ditangani dengan baik. "Ada yang di luar ini seperti misalnya kemarin terbakar di Bromo itu sudah segera kita tuntaskan, semalam sudah tuntas mungkin tinggal satu titik api saja. Kemudian di Jawa Barat juga sudah selesai, di Gunung Gede Pangrango di situ itu pun sudah selesai. Kemudian di sekitar Rinjani juga ada itu juga sudah selesai," kata dia.

Djamari mengungkapkan kemarau panjang diprediksi berlangsung hingga Oktober 2026. Dampak El Nino yang terjadi saat ini telah menyebabkan karhutla seluas 107.000 hektare lebih. "Sampai dengan hari ini, wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107.000 hektare lebih sampai dengan hari ini," jelasnya.

Untuk menangani karhutla, pemerintah telah mengerahkan berbagai kekuatan, baik melalui operasi udara maupun darat. "Kita sudah mulai mengerahkan banyak sekali tenaga, alat-alat peralatan untuk itu, sebagai catatan, dalam langkah melaksanakan operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed-wing juga bisa antara 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan," papar Djamari. "Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat," tambahnya.

Menurut Djamari, operasi udara merupakan langkah paling efektif dalam penanganan karhutla. Pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) dinilai perlu untuk menurunkan hujan. "Operasi udara sebenarnya sangat efektif, menimbulkan hujan buatan yang dilakukan oleh BMKG dan BNPB, itu yang paling tepat, paling efektif," ujarnya.

Namun, OMC tidak bisa dilakukan sembarangan. Pelaksanaannya sangat bergantung pada keberadaan awan hujan yang menjadi target penyemaian. "Tetapi ada satu persyaratan yang harus kita hadapi yaitu kita menemukan ada awan hujan, istilahnya awan hujan. Selama awan hujan itu tidak bisa kita temukan, tidak ada, kita tidak akan bisa membuat hujan buatan," pungkasnya.