Isu Reshuffle Kabinet: PKS dan PDIP Serahkan Sepenuhnya ke Hak Prerogatif Presiden

Wacana perombakan kabinet atau reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto setelah 17 Agustus mendatang mulai menuai respons dari sejumlah partai politik. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS, Mardani Ali Sera, mendukung langkah tersebut dengan catatan rekrutmen dilakukan berdasarkan kapasitas dan integritas, tidak harus dari kader partai. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.

"Terserah Presiden. Hak prerogatif presiden," ujar Andreas kepada wartawan, Senin (10/8/2026). Menurutnya, perlu tidaknya reshuffle, siapa yang diganti, dan siapa penggantinya adalah kewenangan mutlak kepala negara.

Kabar mengenai perombakan kabinet ini pertama kali mencuat dari informasi yang diterima detikcom, Sabtu (8/8/2026). Disebutkan bahwa reshuffle akan dilakukan setelah 17 Agustus 2026, dengan skala kecil atau sekadar mengisi pos-pos yang saat ini kosong. Sejumlah petinggi partai politik dan pihak Istana pun turut merespons isu tersebut.

Respons PKS

Mardani Ali Sera mengaku belum menerima kabar resmi mengenai rencana reshuffle. Namun, ia menilai keputusan tersebut memang hak prerogatif presiden. "Belum dapat kabar. Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan," katanya saat dihubungi pada Minggu (9/8/2026).

Lebih lanjut, Mardani menyoroti perlunya reformasi birokrasi di pemerintahan. Ia menyinggung beban tugas Presiden Prabowo yang dinilai berat, terutama setelah sejumlah survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah cenderung menurun. "Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi. Miskin struktur dan kaya fungsi. Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei tingkat kepuasan publik turun," ujarnya.

Anggota Komisi II DPR RI ini mendukung jika pemerintah ingin merekrut orang baru untuk mengisi kabinet. Namun, ia menekankan pentingnya prioritas pada integritas dan kapasitas, tanpa harus terpaku pada afiliasi partai. "Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," tandasnya.