Perum Perumnas resmi memulai pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di Kemayoran, Jakarta Pusat. Proyek yang diberi nama Samesta Alonia Jakarta ini menyediakan 609 unit hunian yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan harga mulai Rp417 juta per unit.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perum Perumnas, Imelda Alini Pohan, mengatakan bahwa tower hunian subsidi ini merupakan persembahan Perumnas untuk menyambut ulang tahun Indonesia yang ke-81. "Ini adalah tower hunian subsidi, persembahan Perumnas untuk ulang tahun Indonesia yang ke-81. Jadi kita sudah mempersiapkan ini untuk dibangun satu tower dengan jumlah 609 unit," ujarnya usai acara groundbreaking di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Calon pembeli rusun ini adalah masyarakat yang belum pernah memiliki rumah dengan batas penghasilan maksimal Rp12 juta per bulan untuk lajang dan Rp14 juta per bulan bagi yang sudah berkeluarga. Meski berstatus subsidi, Tower Alunia akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, seperti area komersial, ruang publik, konsep smart home, layanan internet dari Telkomsel, jaringan gas dari PGN, listrik dari PLN, serta akses transportasi umum karena dekat dengan layanan Transjakarta.
"Harapannya, dengan kita bangun ini, masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi untuk memiliki hunian. Mereka bisa tinggal langsung di jantung Kota Jakarta," kata Imelda.
Perumnas menargetkan pembangunan Tower Alunia rampung dalam 18 bulan sehingga dapat mulai diserahterimakan pada 2028. Hingga saat ini, Perumnas telah mengantongi sekitar 1.100 Nomor Urut Pemesanan (NUP). Seluruh calon pembeli telah menyetorkan uang pemesanan sebesar Rp1 juta dan menjalani proses seleksi awal oleh Bank BTN.
Dari sisi harga, unit satu kamar tidur seluas 30 meter persegi dipasarkan dengan harga sekitar Rp417 juta hingga Rp527 juta, sesuai ketentuan terbaru dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengenai batasan harga jual rumah subsidi. Imelda menjelaskan bahwa harga tersebut dapat diwujudkan karena proyek dibangun di atas lahan milik Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) di bawah Kementerian Sekretariat Negara yang diberikan dengan harga sekitar Rp1 juta per meter persegi.
"Bayangkan, di Jakarta sudah tidak ada lagi tanah Rp1 juta per meter. Jadi ini adalah intervensi pemerintah agar kita bisa menyediakan hunian yang layak dan terjangkau," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengatakan bahwa proyek Tower Alunia menjadi contoh bahwa penyediaan rumah terjangkau di perkotaan hanya dapat dilakukan apabila pemerintah menyediakan lahan dengan harga murah. Menurut Fahri, harga tanah yang rendah membuat harga jual rumah dapat ditekan sehingga lebih banyak masyarakat mampu memiliki hunian di pusat kota.
"Kalau kita mau menjalankan amanat Bapak Presiden, maka perumahan rakyat itu harus dibangun di atas tanah yang harganya murah atau bahkan bisa dinolkan," ujar Fahri.
Dia menambahkan konsep tersebut akan menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mempercepat pembangunan rumah rakyat melalui program 3 juta rumah, sekaligus memperluas penyediaan hunian vertikal di kawasan strategis dan terintegrasi dengan transportasi massal.
Artikel Terkait
Kepadatan Lalu Lintas di Kemayoran Imbas Jakarta Fair, Parkir Liar Picu Penyempitan Lajur
Polres Jakpus Gelar Pasar Murah Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Warga Antusias