Negara kepulauan Pasifik, Nauru, yang selama ini dikenal sebagai salah satu negara terkecil di dunia, resmi mengganti namanya menjadi Republik Naoero. Perubahan ini diumumkan langsung oleh Presiden David Adeang sebagai upaya mengembalikan identitas tradisional yang selama ini tertutup oleh penyebutan asing.
Nama Naoero diambil dari bahasa nasional setempat, yang pengucapannya memang berbeda dari versi internasional. Sebelumnya, negara ini lebih dikenal dengan sebutan Nauru, yang diucapkan "Now-roo" oleh masyarakat global. Kini, ejaan resmi yang digunakan adalah Naoero, dengan pelafalan "Now-ero".
Perubahan ini bukan sekadar simbolis. Berbagai lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah memperbarui pencatatan nama negara tersebut. Kementerian luar negeri Australia dan Selandia Baru, serta kedutaan besar Amerika Serikat dan China di kawasan itu, juga telah menggunakan nama baru Naoero di situs web resmi mereka.
Tak hanya nama, kode internasional negara ini juga ikut berubah dari NRU menjadi NRO. Sebutan untuk warganya pun berganti, dari sebelumnya "Nauruan" menjadi "dei-Naoero".
Pemerintah Nauru menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk mengembalikan nama tradisional yang sempat ditinggalkan. Dalam pernyataan resmi yang diunggah di akun Facebook pemerintah, disebutkan bahwa nama Nauru selama ini digunakan hanya karena alasan kemudahan pengucapan bagi orang asing, bukan karena pilihan.
Presiden David Adeang menegaskan bahwa momen ini bukan tentang politik, melainkan tentang identitas dan warisan. "Melestarikan warisan leluhur kita dan memperkuat masa depan anak-anak kita," ujarnya dalam pengumuman yang disampaikan belum lama ini.
Negara Terkecil Ketiga di Dunia
Dengan jumlah penduduk sekitar 12.000 jiwa, Naoero menempati posisi sebagai negara terkecil ketiga di dunia berdasarkan populasi, setelah Tuvalu dan Vatikan. Atol batu kapur karang kecil ini memiliki sejarah panjang, mulai dari penjajahan Jerman, pengelolaan oleh Australia, hingga menjadi republik merdeka pada tahun 1968.
Negara ini sempat mengalami masa kejayaan ekonomi pada 1970-an berkat industri penambangan fosfat. Namun, ketika industri tersebut runtuh, Naoero terpuruk ke ambang kehancuran ekonomi pada 1990-an. Kini, negara ini menghadapi ancaman yang lebih besar: kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim yang mengancam keberadaan wilayahnya.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah berupaya mencari investasi luar negeri melalui program kewarganegaraan berbayar. Dana yang terkumpul rencananya digunakan untuk memindahkan penduduk dan infrastruktur ke tempat yang lebih aman dari ancaman laut yang terus meluas.
Perubahan nama ini disebut Adeang sebagai "awal dari kebanggaan nasional yang diperbarui". Sebelumnya, pemerintah sempat berencana mengadakan referendum untuk mengonfirmasi keputusan ini. Namun, setelah melalui diskusi panjang, para anggota parlemen memutuskan bahwa pemungutan suara publik tidak diperlukan.
"Meskipun referendum dimaksudkan untuk menentukan kehendak rakyat, nama Naoero tidak pernah hilang, melainkan menunggu untuk sepenuhnya diterima," demikian pernyataan pemerintah pekan lalu. Mereka menambahkan bahwa nama ini sudah menjadi identitas rakyat, tertera di lambang negara, digunakan di masyarakat, dan yang terpenting, diizinkan oleh konstitusi.
Langkah Naoero ini sejalan dengan tren sejumlah negara yang ingin melepaskan diri dari bayang-bayang kolonial. Eswatini, kerajaan kecil di Afrika, misalnya, mengembalikan namanya dari Swaziland pada 2018. Turki juga meminta PBB untuk menyebut negaranya sebagai Türkiye sejak 2022, nama yang selama ini digunakan di dalam negeri.
Keputusan ini akan berdampak pada perubahan nama pesawat dan kapal nasional Naoero. Pemerintah kini tengah berupaya agar negara-negara lain dan lembaga-lembaga internasional mengakui perubahan tersebut.
