Mendikdasmen Sebut Tren Sekolah Swasta Jadi Penyebab Banyak SD dan SMP Negeri Sepi Murid

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa tren orang tua yang memilih menyekolahkan anaknya di sekolah swasta menjadi salah satu faktor utama banyaknya sekolah negeri, khususnya jenjang SD dan SMP, yang kekurangan murid. Fenomena ini terungkap dari pendataan yang dilakukan Kemendikdasmen setelah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Menurut Mu'ti, pilihan orang tua terhadap sekolah swasta dipengaruhi berbagai alasan, mulai dari anggapan bahwa kualitas sekolah swasta lebih baik hingga faktor jarak yang lebih dekat. "Sebagiannya karena menganggap belajar di swasta itu mutunya lebih baik. Dan karena itu walaupun harus membayar, mereka tidak ada masalah dengan bayaran, bahkan sebagiannya pembayaran sangat mahal. Sebagian lain karena alasan misalnya jarak yang lebih dekat," kata Mu'ti dalam agenda Media Gathering: Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak di Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (4/8).

Dari pendataan tersebut, ditemukan cukup banyak sekolah yang memiliki jumlah murid di bawah 60 hingga di bawah 100 siswa, terutama pada jenjang SD dan SMP. Mu'ti menyebutkan ada tiga penyebab utama, salah satunya adalah keterbatasan jumlah anak usia sekolah, khususnya pada jenjang SD. "Memang ada keterbatasan jumlah anak usia sekolah, khususnya anak-anak SD. Karena jumlah anak usia sekolah itu tidak cukup banyak. Penyebabnya tentu sangat kompleks, tapi intinya keterbatasan jumlah anak usia sekolah," jelasnya saat ditemui awak media.

Selain itu, banyaknya sekolah dasar yang dibangun pemerintah pada masa Presiden Soeharto melalui program SD Inpres untuk memperluas akses pendidikan dasar juga turut menjadi penyebab. Akibatnya, dalam satu desa bisa terdapat lebih dari satu sekolah dasar sehingga jumlah sekolah menjadi sangat banyak.

Menanggapi kondisi ini, Kemendikdasmen telah melakukan pembicaraan awal dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mencari solusi. Mu'ti menilai penyelesaiannya tidak hanya menyangkut kemungkinan penggabungan (merger) sekolah, tetapi juga penataan guru yang terdampak. "Masalahnya tidak sekadar bagaimana sekolah-sekolah yang muridnya sedikit itu di-merger, tapi terkait dengan tugas guru. Karena kalau sekolahnya di-merger, otomatis gurunya harus dimutasikan juga. Nah, ini mekanismenya nanti harus kita atur secara komprehensif," paparnya.

Pemerintah menargetkan sudah memiliki keputusan terkait penanganan sekolah dengan jumlah murid sangat sedikit pada tahun ajaran baru mendatang. "Paling tidak nanti tahun ajaran baru tahun depan sudah ada keputusan mengenai bagaimana sekolah-sekolah yang muridnya sangat sedikit," ungkap Mu'ti.