Senat Amerika Serikat bergerak cepat untuk mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) pendanaan sementara yang bertujuan mencegah penutupan pemerintahan atau government shutdown yang dijadwalkan pada 1 Oktober. Langkah ini diambil di tengah ketegangan politik menjelang pemilihan paruh waktu November mendatang.
Pemimpin Mayoritas Senat, John Thune, menyatakan optimismenya terhadap RUU tersebut dalam pidatonya di sidang pleno. "Ini adalah undang-undang bipartisan yang kuat, dan saya berharap akan mendapat dukungan luar biasa dari kedua partai," ujarnya. Thune menekankan bahwa langkah ini memastikan lembaga-lembaga federal tetap beroperasi sementara negosiasi berlanjut mengenai anggaran jangka panjang.
Sementara itu, Pemimpin Minoritas Senat, Chuck Schumer, mencatat bahwa RUU ini memberikan ruang bagi diskusi lebih lanjut tentang anggaran. Dengan mempertahankan tingkat pengeluaran saat ini hingga 11 Desember, RUU tersebut mencakup 12 kategori utama, termasuk pertanian, energi, dan keamanan dalam negeri.
Namun, ada batasan khusus yang diberlakukan pada Departemen Pertahanan. RUU ini melarang peluncuran proyek produksi baru atau pengadaan multi-tahun, sebuah langkah yang dinilai sebagai kompromi untuk mengakomodasi berbagai kepentingan politik.
Kesepakatan ini dimediasi oleh Senator Susan Collins dan Patty Murray, yang bertujuan menstabilkan pemerintahan hingga pemilihan paruh waktu pada November 2026. Dengan demikian, RUU ini menjadi jembatan penting untuk menghindari kekacauan administratif di tengah dinamika politik yang memanas.
