De Volkskrant Pertanyakan Arah Ekonomi Indonesia: Alarm atau Provokasi?

Sebuah judul di harian Belanda De Volkskrant pada Rabu, 29 Juli 2026, menarik perhatian banyak orang Indonesia. "Is Indonesië op weg naar bankroet?" atau "Apakah Indonesia sedang menuju kebangkrutan?" menjadi pertanyaan yang mengemuka di tengah hiruk-pikuk pemberitaan ekonomi global.

Bagi sebagian orang, judul tersebut mungkin hanya provokasi belaka. Namun, bagi investor, diplomat, dan akademisi, analisis dari media terpercaya seperti De Volkskrant bukan sekadar opini. Ia adalah sinyal yang dapat memengaruhi persepsi pasar terhadap suatu negara.

De Volkskrant, yang didirikan pada 1919 oleh kalangan agamawan, merupakan salah satu dari tiga koran nasional paling berpengaruh di Belanda. Kini dimiliki oleh DPG Media, konglomerasi media terbesar di kawasan Benelux, dengan Pieter Klok sebagai pemimpin redaksi. Meski oplah cetaknya menurun, pelanggan berbayarnya mencapai lebih dari 320 ribu, dan jangkauan pembaca hariannya sekitar 600 ribu orang melalui edisi cetak maupun digital.

Yang lebih penting, De Volkskrant dikenal sebagai quality newspaper yang menjadi rujukan para pembuat kebijakan, pebisnis, dan profesional. Ketika koran semacam ini mempertanyakan masa depan ekonomi Indonesia, potongan klipingnya pun cepat tersebar di media sosial dan grup percakapan.

Isi Analisis

Penulis analisis, Noël van Bemmel, tidak secara eksplisit menyatakan Indonesia telah bangkrut. Ia justru menyusun argumentasi bahwa Indonesia sedang menempuh jalan yang, jika tidak dikoreksi, dapat berujung pada krisis fiskal. Judulnya berupa pertanyaan, sementara isinya adalah upaya menjelaskan mengapa pertanyaan itu layak diajukan.

Van Bemmel mengawali tulisannya dengan menggambarkan kekhawatiran di kalangan ekonom Indonesia sendiri. Ia mengutip berbagai peringatan tentang pelemahan nilai rupiah, melambatnya penciptaan lapangan kerja, meningkatnya tekanan terhadap anggaran negara, dan menurunnya kepercayaan investor. Ia juga menyinggung sikap Presiden Prabowo Subianto yang menolak pandangan pesimistis tersebut, bahkan menyindir para pengkritiknya sebagai "zwarte Hollanders" atau "Londo Ireng" (Belanda Hitam).

Menurut Van Bemmel, persoalan utamanya bukan pada satu kebijakan tertentu, melainkan pada keseluruhan arah pembangunan yang kini ditempuh pemerintah. Ia menyebut strategi itu sebagai "Prabowonomics": negara menggelontorkan dana besar untuk program makan bergizi gratis, pembangunan tiga juta rumah, pengembangan Ibu Kota Nusantara, penguatan koperasi desa, hilirisasi industri, berbagai proyek strategis nasional, serta pembentukan Danantara sebagai kendaraan investasi negara. Agenda yang sangat ambisius ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sumber pembiayaannya.

Artikel itu kemudian mempertanyakan apakah pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen cukup untuk menopang seluruh agenda tersebut. Penerimaan negara belum bertumbuh secepat kebutuhan belanja, sementara investasi swasta belum menunjukkan gairah yang memadai. Jika kondisi ini berlanjut, ruang fiskal pemerintah akan semakin sempit dan kepercayaan pasar berpotensi terus melemah. Dari sinilah ia melontarkan pertanyaan yang menjadi judul artikel.

Kritik yang Adil

Sebelum berkomentar, penting untuk memahami secara utuh apa yang sedang dikritik. Terlalu sering kita marah hanya karena membaca judul, tanpa memahami bangunan argumennya. Setelah membaca keseluruhan artikel, saya melihat bahwa persoalan sesungguhnya bukan sekadar soal utang, APBN, atau rupiah. Yang dipertarungkan adalah kompas pembangunan: apakah negara menjadi nakhoda atau cukup menjadi penjaga mercusuar.

Van Bemmel melihat Indonesia melalui kacamata ekonomi yang menempatkan kepercayaan pasar, disiplin fiskal, dan investasi swasta sebagai mesin utama pertumbuhan. Dari sudut pandang itu, semakin besar peran negara, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung. Namun, sejarah menunjukkan bahwa banyak negara justru tumbuh menjadi kekuatan ekonomi karena negara memainkan peran yang sangat aktif. Jepang pascaperang, Korea Selatan pada era Park Chung-hee, Singapura di bawah Lee Kuan Yew, bahkan Tiongkok modern, membuktikan bahwa negara dapat menjadi lokomotif industrialisasi ketika pasar belum cukup kuat.

Tentu, semua contoh itu juga memperlihatkan bahwa peran negara hanya berhasil bila dibarengi tata kelola yang disiplin, birokrasi yang bersih, bebas korupsi, dan akuntabilitas yang tinggi. Karena itu, persoalannya tidak sesederhana "Indonesia akan bangkrut" atau "Indonesia pasti berhasil". Yang lebih relevan adalah bertanya: apakah negara mampu mengelola ambisi besarnya dengan tata kelola yang sama besarnya? Sebab, kegagalan bukan disebabkan oleh besarnya cita-cita, melainkan oleh lemahnya pelaksanaan.

Ada ironi lain yang menarik. Selama berabad-abad, Nusantara diposisikan sebagai pemasok bahan mentah bagi industri Eropa. Kini Indonesia berusaha mengubah posisi itu melalui hilirisasi, penguatan industri nasional, dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Langkah ini tentu tidak selalu sejalan dengan kepentingan sebagian pelaku ekonomi global yang selama ini menikmati rantai nilai lama. Perbedaan kepentingan semacam itu wajar terjadi. Tetapi kita juga tidak boleh tergoda menyimpulkan bahwa setiap kritik dari media Eropa pasti merupakan bagian dari agenda politik. Kesimpulan seperti itu sama tergesa-gesanya dengan menyatakan Indonesia pasti menuju kebangkrutan.

Yang justru perlu dijawab adalah substansi kritiknya. Bila ada keraguan mengenai transparansi Danantara, perbaikilah tata kelolanya. Bila investor mengeluhkan kepastian hukum, benahilah regulasinya. Bila pembiayaan program-program besar membutuhkan disiplin fiskal yang lebih kuat, tunjukkan dengan angka, bukan sekadar pidato. Sebaliknya, bila kebijakan hilirisasi, koperasi, dan industrialisasi memang menghasilkan nilai tambah, lapangan kerja, serta kesejahteraan yang nyata, maka waktu sendirilah yang akan membantah ramalan-ramalan pesimistis itu.

Pada akhirnya, saya justru berterima kasih kepada De Volkskrant. Bukan karena saya sepakat dengan seluruh analisanya, melainkan karena ia mengingatkan bahwa Indonesia kini sedang diperhatikan dunia. Perhatian itu adalah konsekuensi ketika sebuah bangsa memilih jalan pembangunan yang berbeda. Jalan itu bisa berhasil, bisa pula gagal. Tetapi keberhasilannya tidak akan ditentukan oleh sehalaman analisa atau tajuk utama sebuah koran di Amsterdam. Ia akan ditentukan oleh kemampuan kita sendiri membuktikan bahwa kemandirian ekonomi bukan sekadar slogan politik, melainkan kenyataan yang dapat dirasakan rakyat.

Sejarah memang punya selera humor yang ganjil. Dulu kapal-kapal Belanda berlayar berbulan-bulan menuju Nusantara karena yakin negeri ini terlalu kaya untuk dilewatkan. Hari ini, dari negeri yang sama, sebuah koran bertanya apakah Indonesia sedang menuju kebangkrutan. Sejarah rupanya tak pernah berhenti menulis ironi; hanya tinta dan penulisnya yang berganti. Semoga jawaban atas pertanyaan itu tidak diberikan oleh para politisi, bukan pula oleh para analis pasar, melainkan oleh kerja nyata yang membuat kesejahteraan rakyat terus bertumbuh. Sebab pada akhirnya, ekonomi bukanlah soal memenangkan perdebatan, melainkan soal memperbaiki kehidupan manusia.