Ekonomi Malaysia Tumbuh 5,8 Persen, Kini Hanya 7,1 Persen di Bawah Ambang Pendapatan Tinggi Bank Dunia

Ekonomi Malaysia mencatat pertumbuhan 5,8 persen pada kuartal II tahun ini, membawa negara itu hanya 7,1 persen di bawah ambang batas pendapatan tinggi Bank Dunia. Capaian ini disertai inflasi yang terkendali di 1,9 persen dan tingkat pengangguran 3,0 persen.

Menteri Ekonomi Malaysia, Akmal Nasrullah Mohd Nasir, menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan momentum pertumbuhan diterjemahkan menjadi produktivitas yang lebih tinggi, lapangan kerja berkualitas, dan peningkatan pendapatan bagi warga. "Ini adalah angka-angka yang menggembirakan, tapi melampaui ambang batas itu bukanlah tujuan akhir. Yang penting adalah apakah pertumbuhan menghasilkan upah yang lebih baik, lebih banyak lapangan kerja berkualitas, dan daya beli yang kuat bagi masyarakat Malaysia," ujarnya dalam pidato peluncuran OECD Economic Surveys: Malaysia 2026.

Pada 2025, pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita Malaysia mencapai RM 57.200 atau sekitar USD 13.351, sementara ambang batas pendapatan tinggi Bank Dunia sebesar USD 14.375. Pemerintah menargetkan pertumbuhan tahunan 4-5 persen untuk 2026, didorong oleh permintaan dalam negeri, investasi swasta, ekspor, dan sektor teknologi seperti semikonduktor serta pusat data.

Reformasi Pendidikan dan Pelatihan

Laporan OECD juga menyoroti tantangan struktural, yaitu 36,6 persen pekerja berpendidikan tinggi bekerja di bawah tingkat kualifikasi mereka. Akmal menekankan bahwa pendidikan dan pelatihan harus menghasilkan produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi. "Ketika 36,6 persen pekerja berpendidikan tinggi masih berada dalam pekerjaan di bawah tingkat keterampilan mereka, kita tidak dapat mengukur keberhasilan hanya dengan jumlah lulusan saja. Pendidikan dan pelatihan harus mengarah pada pekerjaan bernilai tinggi, produktivitas yang lebih kuat, dan upah yang mencerminkan keterampilan pekerja," katanya.

Di bawah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Malaysia ke-13 (13MP) 2026-2030, pemerintah akan memperkuat penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri serta memperluas pendidikan vokasi, program Akademi di Industri (AII), dan peningkatan keterampilan di bidang semikonduktor, AI, dan ekonomi digital.

Konsolidasi Fiskal

Defisit fiskal federal menyempit dari 5,5 persen PDB pada 2022 menjadi 3,7 persen pada 2025. Pemerintah berkomitmen menekan defisit hingga 3 persen atau lebih rendah pada 2030 melalui bantuan yang lebih tepat sasaran dan pengurangan kebocoran. "Konsolidasi fiskal bukan tentang menarik dukungan dari rakyat. Ini tentang memastikan bahwa setiap ringgit digunakan secara lebih efektif untuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur," ujar Akmal.

Untuk memperkuat produktivitas, Undang-Undang Komitmen Efisiensi Layanan Pemerintah 2025 (UU Iltizam) menargetkan pengurangan beban regulasi yang tidak perlu sebesar 25 persen dalam tiga tahun. Melalui Satuan Tugas Khusus untuk Memfasilitasi Bisnis (Pemudah), Kementerian Ekonomi akan mengidentifikasi persetujuan bisnis berdampak tinggi untuk ditinjau ulang, dengan standar layanan yang lebih jelas dan akuntabilitas yang lebih kuat.