Menjadi dokter adalah cita-cita yang sudah lama diimpikan Nita (bukan nama sebenarnya), mahasiswi kedokteran yang kini tengah menjalani koasistensi (koas). Perempuan 22 tahun itu meraih gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) dari salah satu universitas di Jawa Tengah pada Desember 2025. Sebelumnya, ia sempat kuliah di jurusan teknik, namun merasa tidak cocok dan memutuskan pindah ke fakultas kedokteran keputusan yang kini diyakininya tepat.
Selangkah lagi menuju impiannya, Nita sudah mulai menangani pasien secara langsung. Ia telah menjalani koas selama enam bulan, ditambah dua bulan masa orientasi, sehingga total delapan bulan ia belajar dan berpraktik di rumah sakit. Tugasnya tersebar di satu rumah sakit utama dan satu rumah sakit jejaring di Kota Semarang, serta beberapa kali rotasi ke Jepara, Pemalang, dan Pekalongan.
Jarang Libur hingga Jam Jaga Untung-untungan
Selama koas, Nita bekerja 8–9 jam setiap hari untuk jam pokok. Di luar itu, ada jam jaga yang durasinya tergantung stase dan keberuntungan. Ia pernah mendapat jadwal jaga paling banyak dua kali seminggu, masing-masing 12 jam dari pukul 19.00 hingga 07.00. "Sebenarnya itu tergantung untung-untungannya orang dan jumlah orang yang lagi koas," ujarnya saat dihubungi, Kamis (9/7).
"Let's say jam pokok aku dari jam 07.00 sampai jam 15.00, nanti aku pulang ke rumah atau istirahat dulu, terus jam 19.00 aku datang lagi ke rumah sakit jaga IGD sampai jam 07.00. Terus jam 07.00 paginya mulai jam pokok lagi. Siklusnya gitu," terang Nita.
Soal libur, Nita mengaku hari besar seperti Idul Fitri dan Natal pasti diliburkan. Namun, tanggal merah lain dan cuti bersama tidak ada libur, hanya bisa diakali dengan tukar jadwal antarpeserta koas. Aturan libur tergantung masing-masing stase: semakin besar beban kerja, semakin sedikit libur dan semakin panjang jam kerja. Stase mayor seperti bedah, anak, obgyn, dan penyakit dalam berdurasi 8–12 minggu dan sangat sibuk, sementara stase minor berlangsung 2–5 minggu.
Sudah Tahu Bakal Digaji Kecil
Meski masih berstatus peserta koas, Nita sudah paham soal gaji dokter, terutama dokter internship dan dokter umum. Menurutnya, fenomena gaji dokter kecil sudah jadi rahasia umum. "Dengan gaji dokter umum di Indonesia, terkhususnya dokter umum, itu menurutku sangat enggak layak untuk dokter maupun tenaga kesehatan lainnya yang sudah mempertaruhkan nyawanya," ujarnya.
"Apalagi dokter umum kan garda terdepan, karena sekarang sistem kesehatan Indonesia apa-apa harus lewat dokter umum dulu baru bisa dirujuk ke spesialis. Garda terdepan yang paling ter-ekspos ini kok malah tidak digaji layak dan tidak diperlakukan dengan baik," imbuhnya.
Nita mengaku estimasi biaya pendidikan dokter dari sarjana hingga dua semester koas nyaris Rp 200 juta. Ia berencana melanjutkan ke spesialis mata atau jantung karena pendapatan dokter umum rendah. Jika nanti gaji sebagai dokter tak cukup, ia akan mencari sumber penghasilan lain.
Ketua IDI: Dokter Tak Melulu Kaya
Ketua Umum IDI dr. Slamet Budiarto mengatakan, sejak program JKN diterapkan pada 2014, para dokter belum merasakan sistem yang adil. Menurutnya, pemerintah masih mengalokasikan porsi anggaran yang relatif kecil untuk SDM kesehatan dibandingkan belanja pelayanan, alat kesehatan, dan obat-obatan. "Mindset yang mengatakan dokter itu kaya itu zaman dulu. Era JKN sejak 2014 memang belum memberikan keadilan kepada dokter-dokter," katanya di Kantor PB IDI, Jakarta Pusat, Rabu (9/7).
Ia menyebut, pasti ada dokter muda yang kaget dengan kenyataan gaji setelah lulus. Tapi rata-rata calon dokter sudah tahu soal nasib gaji mereka. Slamet mencontohkan, ada dokter muda yang digaji hanya Rp 150 ribu per hari untuk praktik UGD di NTT, namun ia tak masalah karena punya safety net dari orang tua. Sementara mereka dari keluarga tidak mampu umumnya kaget.
Adapun standar minimal yang ditetapkan IDI sebesar Rp 110 juta untuk dokter spesialis, Rp 30 juta untuk dokter umum RS, dan Rp 34 juta untuk dokter umum Puskesmas. Dokter di daerah terpencil berhak menerima pendapatan minimal 50% lebih tinggi, dengan jam kerja maksimal 8–10 jam per hari. Slamet juga menilai distribusi dokter harus diperbaiki. Jumlah dokter umum sebenarnya cukup rasio 1:1.400 namun mereka terkonsentrasi di kota besar. "Sehingga ini akan membawa dampak termasuk pada kesejahteraan dokter. Karena kesejahteraan tidak didapat, dokter-dokter itu mengumpul di kota-kota besar," ungkapnya.
