Prabowo Peringatkan Masalah Multidimensional, Masyarakat Sudah Mandiri Atasi Infrastruktur Rusak

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Indonesia tengah menghadapi masalah multidimensional. Peringatan itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (20/7) dan langsung mendapat sorotan berbagai pihak. Presiden mengakui masih banyak persoalan yang dihadapi, mulai dari gaji guru yang rendah, lapangan kerja yang sempit, hingga kemiskinan ekstrem. "Kita paham bahwa gaji guru-guru kita kurang; kita paham lapangan kerja kita kurang; kita paham masih banyak kemiskinan ekstrim. Kita paham, ini semua masalah kita. Justru ini yang kita dipilih, diberi mandat untuk diselesaikan," ujar Prabowo dalam forum yang dipantau secara daring melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Di luar yang disebutkan Presiden, masih ada sederet persoalan lain yang tak kalah pelik. Melemahnya kinerja perekonomian, kebangkrutan sektor swasta termasuk UMKM, menurunnya daya beli masyarakat, maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), hingga polarisasi akibat residu politik. Belum lagi kewajiban negara merehabilitasi dan merekonstruksi daerah terdampak bencana di Sumatera. Semua ini menjadi fakta yang tak boleh ditutup-tutupi agar pemahaman terhadap masalah multidimensional semakin komprehensif.

Pemahaman menyeluruh itu penting agar kebijakan yang lahir bersifat solutif dan tidak menimbulkan masalah baru. Namun, belakangan ini kebijakan yang muncul justru kerap mencerminkan ego pemerintah, terutama di bidang perpajakan. Agresivitas perluasan objek pajak dinilai menyempitkan ruang bertumbuh bagi aktivitas produktif masyarakat. Komunitas buruh dan serikat pekerja, misalnya, memprotes penerapan PPh 21 saat pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Di sejumlah daerah, warga menolak perluasan objek pajak yang bahkan menyasar warung kecil dan angkringan.

Ketika ekonomi masyarakat baik-baik saja, perluasan objek pajak mungkin bisa diterima. Namun, kenyataannya daya beli melemah dan pengangguran menggelembung. Kebijakan itu hanya akan mempersempit ruang gerak produktif masyarakat. Di tengah tekanan multidimensional, masyarakat justru menunjukkan kemandirian. Warga Bener Meriah, Aceh, misalnya, bergotong royong mengumpulkan dana lebih dari Rp 1 miliar untuk memperbaiki jembatan Enang-Enang. Di Jawa Tengah, warga Sukoharjo, Grobogan, Blora, dan Pati berswadaya memperbaiki jalan rusak. Alih-alih difasilitasi, mereka malah dibuat tidak nyaman dengan perluasan objek pajak.

Jika dibiarkan, perluasan objek pajak di tengah kondisi sosial-ekonomi yang rapuh berpotensi menimbulkan ketegangan antara pemerintah daerah dan warga. Kebijakan ini menjadi contoh bagaimana upaya menutup defisit anggaran justru menimbulkan beban baru bagi masyarakat. APBN semester pertama 2026 defisit Rp 196,5 triliun. Namun, pemerintah masih punya opsi lain. Presiden Prabowo sendiri telah menyoroti distorsi perekonomian berupa kebocoran kekayaan negara yang mencapai ribuan triliun per tahun akibat praktik ilegal seperti under invoicing, pemalsuan laporan, transfer pricing, dan penyelundupan. "Dengan praktik-praktik under invoicing, pemalsuan laporan, praktik transfer pricing dan penyelundupan yang sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita," kata Prabowo. Kepala negara bertekad menghentikan praktik itu.

Para pembantu presiden didorong untuk mewujudkan tekad tersebut menjadi tindakan nyata, terutama dalam mitigasi kebocoran kekayaan negara. Institusi negara yang berwenang hendaknya segera berinisiatif. Perhatian juga datang dari para tokoh dan senior Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI. Dalam Sarasehan bertema 'Mitigasi Krisis Ekonomi - Mencegah Potensi Instabilitas Politik' di Jakarta, mereka mengingatkan sejarah kegagalan banyak negara mengelola benih krisis. Pelemahan ekonomi, jika tidak dikelola bijaksana, selalu berimbas pada ketegangan sosial dan instabilitas politik.

Indonesia harus peduli dan mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, gangguan rantai pasok, fluktuasi harga energi dan pangan, serta tekanan fiskal di banyak negara. Dengan kebijakan antisipatif, Indonesia bisa memperkuat daya tahan nasional. Para tokoh SOKSI menilai Indonesia masih memiliki fondasi ekonomi relatif baik dengan pertumbuhan sekitar lima persen dan inflasi terkendali. Namun, pelemahan daya beli, meningkatnya PHK di sektor padat karya, dan tekanan terhadap kelas menengah memerlukan mitigasi terukur agar tidak meluas menjadi persoalan politik dan keamanan.

Mitigasi krisis tidak boleh menunggu keadaan memburuk. Pengalaman berbagai negara membuktikan bahwa tekanan ekonomi yang dibiarkan berlarut-larut dapat memicu ketidakpuasan sosial, polarisasi politik, meningkatnya kriminalitas, hingga melemahnya kepercayaan terhadap institusi negara. Karena itu, kebijakan ekonomi harus menjadi instrumen terpenting dalam menjaga stabilitas nasional. Lembaga multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD mengingatkan bahwa perekonomian dunia masih dalam ketidakpastian tinggi akibat fragmentasi geopolitik, perang dagang, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi. Setiap negara dituntut terus memperkuat ketahanan ekonomi dalam negeri.