BTN dan BSN Kuasai 74% Pembiayaan FLPP Nasional hingga Juni 2026

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama anak usahanya, PT Bank Syariah Nasional (BSN), menyalurkan 67.518 unit rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga akhir Juni 2026. Angka itu setara hampir 74 persen dari total realisasi FLPP nasional yang dikeluarkan BP Tapera sebanyak 91.531 unit untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Rinciannya, BTN menyalurkan 44.388 unit dan BSN 23.130 unit. Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan capaian ini menegaskan peran penting pembiayaan konvensional dan syariah dalam memperluas kepemilikan rumah bagi MBR.

“BTN dan BSN menyalurkan hampir 74 persen dari seluruh pembiayaan FLPP nasional hingga akhir Juni 2026. Capaian ini menunjukkan kuatnya kapasitas, jaringan, dan pengalaman kami dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah pertama,” ujar Nixon dalam keterangan resmi, Selasa (28/7/2026).

Berdasarkan evaluasi BP Tapera untuk Periode I dan Pembiayaan FLPP kuartal II-2026, BTN menduduki peringkat I penyaluran FLPP terbanyak, disusul BSN di posisi kedua. Penerima manfaat FLPP terus bertambah menjadi 107.410 MBR per 21 Juli 2026, menandakan tingginya permintaan hunian terjangkau.

Nixon menekankan volume pembiayaan yang besar harus diimbangi kualitas bangunan, fasilitas, dan ketepatan sasaran. “Rumah subsidi harus benar-benar menjadi rumah pertama yang layak, siap dihuni, dan memberikan kepastian bagi keluarga yang menempatinya,” katanya.

Selain FLPP, BTN juga memimpin penyaluran Pembiayaan Tapera periode 2021–2025 dengan realisasi 12.637 peserta. Peringkat kedua ditempati BSN dengan 2.811 peserta, dan BRI di posisi ketiga dengan 2.347 peserta. “Peringkat pertama menjadi bukti peran BTN dibangun melalui konsistensi. Penghargaan ini menjadi apresiasi sekaligus tanggung jawab,” ujar Nixon.

BSN mendapat apresiasi khusus sebagai Bank Penyalur dengan Jumlah Pelaporan akuHUNI Terbanyak dan Tingkat Validasi e-Monev di atas 90 persen, yakni 3.381 MBR dengan validasi 92,58 persen. “Penyaluran bukan hanya soal berapa banyak rumah yang dibiayai, tetapi juga bagaimana pembiayaan dipantau setelah akad. Pelaporan dan validasi penting untuk menjaga akuntabilitas,” tambah Nixon.

Hingga akhir Juni 2026, BP Tapera memantau 48.958 unit rumah FLPP dengan tingkat keterhunian 93,35 persen. BP Tapera menargetkan pemantauan hingga 75.000 rumah di minimal 77 kabupaten/kota hingga akhir 2026 dengan prinsip zero tolerance terhadap rumah subsidi yang tidak dihuni.

Nixon menegaskan BTN terus memperkuat koordinasi dengan BP Tapera, pemerintah, pengembang, dan pemangku kepentingan lain. Di sisi lain, BTN juga aktif memperluas pembiayaan dari sisi pengembang agar selaras dengan permintaan KPR masyarakat, serta melakukan transformasi proses kredit yang lebih efisien dan prudent.

“BTN bergerak dari dua sisi sekaligus. Kami memperluas akses masyarakat terhadap KPR sekaligus mendukung pengembang menyediakan lebih banyak hunian. Dengan demikian, pertumbuhan pembiayaan berjalan seiring pasokan rumah,” kata Nixon.