Filipina dan Sengketa Maritim di Asia Tenggara: Sejarah, Kepentingan, dan Politik Domestik

Filipina, negara kepulauan yang membentang di tepian Laut Tiongkok Selatan, tidak hanya berselisih dengan Tiongkok. Di kawasan Asia Tenggara, Manila juga menghadapi sengketa historis dan kontemporer dengan Malaysia, Indonesia, dan Vietnam. Persoalan ini tidak hanya menguji diplomasi masing-masing negara, tetapi juga membentuk kembali lanskap geopolitik regional.

Sengketa paling tua adalah klaim Filipina atas Sabah, yang berakar pada perjanjian sewa tahun 1878 antara Sultan Sulu dan Perusahaan Borneo Utara Britania. Filipina menafsirkan perjanjian itu sebagai sewa, sementara Malaysia menganggapnya sebagai penyerahan permanen. Ketika Malaysia terbentuk pada 1963, Sabah menjadi bagian dari federasi, memicu ketegangan diplomatik. Meski hubungan pulih, luka sejarah kembali terbuka pada 2013 ketika sekitar 200 pendukung Kesultanan Sulu bersenjata masuk ke Lahad Datu, Sabah, dan bentrok dengan aparat Malaysia, menewaskan puluhan orang. Insiden itu menunjukkan betapa sensitifnya isu Sabah.

Berbeda dengan Sabah, sengketa Filipina-Indonesia lebih bersifat kontemporer, terutama terkait batas maritim di Laut Sulawesi. Indonesia, dalam upaya memberantas penangkapan ikan ilegal, kerap menenggelamkan kapal asing, termasuk dari Filipina, pada 2014-2015. Tindakan itu memicu protes Manila. Meski kedua negara telah menandatangani perjanjian batas ZEE pada 2014, gesekan masih mungkin terjadi di bidang perikanan dan penegakan hukum.

Di Laut Tiongkok Selatan, Filipina dan Vietnam sama-sama memiliki klaim yang tumpang tindih. Kedua negara pernah terlibat konfrontasi laut, termasuk insiden bersenjata. Vietnam terus membangun fasilitas di fitur maritim, sementara Filipina semakin vokal menentang Tiongkok. Namun, Manila dan Hanoi berusaha mengelola perbedaan melalui mekanisme komunikasi maritim dan kerja sama penjaga pantai.

Menariknya, fokus Filipina pada sengketa dengan Tiongkok seperti di Scarborough Shoal dan Second Thomas Shoal turut mengalihkan perhatian dari perselisihan dengan negara tetangga. Dengan membawa isu itu ke forum internasional dan mempererat kerja sama keamanan dengan negara di luar kawasan, Manila mengurangi sorotan terhadap klaimnya yang juga bersinggungan dengan Vietnam, Indonesia, dan Malaysia.

Di balik sengketa eksternal, terdapat dinamika politik domestik. Ketegangan di laut kerap dimanfaatkan untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah dalam negeri seperti inflasi dan pengangguran. Narasi ancaman eksternal membangkitkan nasionalisme dan mengalihkan kritik terhadap tata kelola. Pada saat yang sama, militer dan penjaga pantai Filipina bisa memperoleh tambahan anggaran pertahanan. Terbentuklah siklus: ketegangan eksternal mendorong dukungan politik dan anggaran, sementara kepentingan internal menjaga isu keamanan tetap hangat.

Bagi Filipina, kemampuan mengelola sengketa dengan tetangga tidak hanya soal keamanan dan ekonomi, tetapi juga perdamaian kawasan. Kabut di Laut Tiongkok Selatan bisa berlalu jika semua pihak belajar dari sejarah dan berorientasi masa depan. Sengketa wilayah jangan menjadi benih kebencian atau alat politik. Di era saling ketergantungan, hidup berdampingan secara damai dan kerja sama saling menguntungkan adalah jalan terbaik menuju stabilitas.