Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tidak akan dibubarkan. Pernyataan itu sekaligus mengakhiri wacana pengalihan tugas lembaga tersebut ke badan survei asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS).
Purbaya mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah melihat adanya perbaikan signifikan di tubuh Bea Cukai. Meski demikian, Kepala Negara tetap meminta perbaikan itu dijalankan secara konsisten.
"Pak Prabowo sudah melihat ada perbaikan yang signifikan di Bea Cukai. Kalau dulu dia bilang bubarkan, sekarang dia pernah bilang di salah satu rapat dengan kabinet, Bea Cukai bisa diperbaiki dan harus bisa diperbaiki. Itu adalah signal yang clear bahwa ada perkembangan positif di Bea Cukai yang diakui oleh pimpinan kita, jadi kemungkinannya si Bea Cukai akan tetap bertahan," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Selasa (21/7/2026).
Pembenahan performa Bea Cukai, menurut Purbaya, tak lepas dari rotasi dan perombakan struktural pada jajaran pimpinan. Saat ini, posisi-posisi penting dalam direktorat tersebut telah diisi oleh pejabat yang dinilai berintegritas.
Dampak dari pembenahan itu terlihat pada peningkatan penerimaan Bea Cukai yang tumbuh sekitar 7 persen, serta penurunan peredaran barang selundupan di pasar secara signifikan. Selain itu, penindakan terhadap rokok ilegal juga masif dilakukan di berbagai wilayah.
"Terus Bea Cukai aktif melakukan penangkapan-penangkapan terhadap peredaran rokok ilegal sekarang banyak sekali itu," ungkap Purbaya.
Adapun realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai per semester I-2026 mencapai Rp152,02 triliun, atau sekitar 45,2 persen dari target APBN 2026 yang sebesar Rp336 triliun. Capaian tersebut tumbuh 3,4 persen secara tahunan (year-on-year) yang didorong oleh peningkatan setoran cukai. Namun, pemerintah memproyeksikan potensi shortfall sekitar Rp15,4 triliun hingga akhir tahun.
Artikel Terkait
KPK Terbitkan Dua Sprindik Baru Kasus Korupsi Impor di Bea Cukai
BGN Pastikan Jumlah Penerima dan Anggaran MBG Turun Setelah Refocusing Data
Posisi Duduk Gibran di Sidang Kabinet Berubah, Mensesneg: Hanya Kebutuhan Teknis
KPK Catat 17 Operasi Tangkap Tangan hingga Juli 2026, Kasus Bea Cukai dan Imigrasi Paling Menonjol