Prabowo: Sistem Perlindungan Sosial Indonesia Salah Satu Terkuat di Dunia

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia memiliki salah satu sistem perlindungan sosial atau welfare state terkuat di dunia. Pernyataan itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), yang dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih.

Menurut Prabowo, berbagai program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah merupakan wujud nyata keberpihakan negara kepada masyarakat miskin dan rentan, sekaligus menjadi fondasi menuju target nol persen kemiskinan. “Jadi ini saya tegaskan, ternyata kita punya sistem perlindungan sosial, negara kesejahteraan (welfare state), salah satu terkuat di dunia. Kalau kita lihat program satu-satu, dan sebagian program-program ini dilaksanakan oleh Presiden-Presiden sebelum kita, pemerintah sebelum kita,” ujarnya.

Dalam paparannya mengenai Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026, Presiden memerinci sejumlah program di bawah koordinasi Kementerian Sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan manfaat Rp75 ribu hingga Rp250 ribu per bulan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1 hingga 4. Sekolah Rakyat menyediakan layanan pendidikan berasrama dengan nilai manfaat sekitar Rp4 juta per siswa per bulan kepada 44.635 siswa dari keluarga desil 1 dan 2.

Selain itu, Bantuan Sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) diberikan kepada 83.357 penerima manfaat dengan nilai bantuan hingga Rp2,4 juta per penerima per tahun. Pemerintah juga memperkuat aspek pemberdayaan melalui Program Pemberdayaan Sosial yang menjangkau 15.000 penerima manfaat, serta Program Pemberdayaan Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan bantuan Rp10 juta per penerima yang menyasar 2.810 orang.

Prabowo juga memaparkan program dukungan kesejahteraan lain, seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Program Indonesia Pintar, Kartu Sembako, bantuan stimulan perumahan swadaya, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), bantuan bencana, subsidi energi, bantuan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Cek Kesehatan Gratis (CKG). Menurut Presiden, keseluruhan program itu menunjukkan kuatnya komitmen pemerintah membangun sistem perlindungan sosial yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Prabowo meminta jajarannya terus memperkuat tata kelola perlindungan sosial melalui integrasi data lintas sektor agar penyaluran bantuan semakin akurat dan tepat sasaran. “Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin,” katanya.

Presiden menjelaskan, digitalisasi program bantuan sosial saat ini telah berjalan di 43 kabupaten/kota pada 26 provinsi dengan sekitar 1 juta keluarga terdaftar dari target 12,5 juta keluarga. Sebelumnya, masyarakat bisa mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu untuk mengurus dokumen dan mendaftar bantuan, sedangkan kini proses tersebut gratis. Ia menekankan pentingnya integrasi data sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, hingga data penerima bantuan agar tidak terjadi kesalahan sasaran. “Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi. Kalau sistem kita akurat, target 0 persen kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai,” ujar Prabowo.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, Kementerian Sosial tengah menyelesaikan verifikasi dan konsolidasi data penerima bantuan sosial bersama pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan sistem penyaluran bansos berbasis data tunggal. “Hari ini proses verifikasi data terus berjalan. Mudah-mudahan dalam satu bulan ke depan seluruh proses penyambungan data dapat diselesaikan. Ada penerima yang tidak lagi memenuhi syarat, ada juga penerima baru yang masuk. Semua sedang kami konsolidasikan bersama pemerintah daerah agar datanya semakin stabil,” ujarnya usai Rapat Kabinet Paripurna.

Gus Ipul menjelaskan, Kemensos juga melakukan simulasi penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai alternatif kanal distribusi. Selama ini penyaluran bansos dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. “Kami sedang melakukan simulasi. Ke depan dimungkinkan penyalur membuka layanan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mengambil bantuan di sana. Bahkan sedang kami kaji kemungkinan bansos dapat dibelanjakan langsung di koperasi tersebut sehingga manfaatnya semakin besar bagi masyarakat dan sekaligus menggerakkan perekonomian desa,” kata Gus Ipul. Ia menambahkan, pemutakhiran data penerima bantuan akan dilakukan secara berkala agar bansos semakin tepat sasaran.