Ribuan Mahasiswa Gelar Aksi di Depan DPR, Desak Pemulihan Ekonomi dan Evaluasi Program Pemerintah

Ribuan mahasiswa direncanakan akan menggelar unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini dengan membawa sejumlah tuntutan, salah satunya adalah desakan untuk memulihkan kondisi ekonomi nasional. Aksi tersebut diserukan melalui akun Instagram Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti pada Kamis (18/6/2026) dan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.30 WIB.

Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti, Aisyah, membenarkan adanya rencana aksi tersebut. Ia memperkirakan massa yang akan hadir mencapai sekitar 500 mahasiswa, tidak hanya dari kampusnya sendiri, tetapi juga dari perguruan tinggi lain.

“Sekitar 500 perkiraan dari kami, setelah berkonsolidasi, kebetulan 500 ini kita nggak sendiri, jadi ada dari Undira dan Universitas Esa Unggul. Kemungkinan kita akan sampai 14.30,” kata Aisyah saat dikonfirmasi pada Kamis malam.

Dalam aksi ini, mahasiswa Universitas Trisakti akan menyuarakan tiga poin utama. Pertama, mereka mendesak pemerintah untuk memulihkan kondisi ekonomi dan politik yang dinilai belum stabil. Tuntutan ini dijabarkan lebih lanjut dengan beberapa subpoin, seperti menurunkan harga bahan pokok, menekan harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatkan ketersediaan BBM bersubsidi, serta menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara itu, tuntutan kedua berkaitan dengan pemberantasan inkompetensi pejabat. Mahasiswa meminta evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan perbaikan komunikasi pemerintah kepada publik. Di sisi lain, tuntutan ketiga menekankan pentingnya mengembalikan supremasi sipil. Hal ini mencakup penolakan terhadap Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), pembebasan seluruh tahanan politik, penghentian represifitas aparat serta militerisme di Indonesia Timur dan ranah sipil, serta penolakan terhadap program strategis nasional (PSN) yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.