Safari Politik Jokowi Dinilai untuk Amankan Jalan Gibran Menuju Kursi Presiden

Intensitas safari politik dan blusukan yang dilakukan Joko Widodo (Jokowi) ke berbagai daerah belakangan ini dinilai bukan sekadar agenda rutin. Pengamat politik Rocky Gerung menyebut rangkaian kunjungan tersebut sebagai bagian dari manuver politik untuk menjaga masa depan kekuasaan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Rocky menyoroti kunjungan Jokowi ke sejumlah daerah, termasuk Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, aktivitas tersebut berkaitan dengan upaya menghimpun kekuatan massa di berbagai wilayah untuk menopang kepentingan politik Gibran.

"Langkah Jokowi blusukan ke mana-mana... itu sebenarnya 100 persen untuk Gibran. Bukan 100 persen, 102 persen," ujar Rocky dalam kanal YouTube Total Politik pada 5 Agustus 2026.

Menurut Rocky, di balik safari politik Jokowi terdapat kekhawatiran mengenai posisi mantan presiden tersebut setelah tidak lagi berada di pusat kekuasaan. Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan dari masa lalu yang berpotensi kembali menjadi sorotan.

Rocky menyebut isu ijazah, keputusan-keputusan di KPU, hingga polemik terkait sejumlah institusi sebagai hal yang sewaktu-waktu dapat kembali diangkat oleh publik maupun lawan politik Jokowi.

"Bagi Pak Jokowi, dia masih banyak kasus dan tidak mungkin orang berhenti mempersoalkan itu," kata Rocky.

Gibran Dinilai Menjadi Perisai Politik

Rocky menilai posisi Gibran sebagai Wakil Presiden saat ini belum sepenuhnya memberikan jaminan keamanan politik bagi Jokowi. Menurut dia, posisi tersebut masih dapat menjadi sasaran perdebatan, baik dari sisi konstitusional maupun opini publik.

Karena itu, Rocky melihat keberlanjutan karier politik Gibran hingga posisi presiden sebagai kepentingan strategis bagi Jokowi.

"Satu-satunya yang bisa membuat dia aman kalau Gibran jadi presiden," tegas Rocky.

Atas dasar itu, Rocky memandang kubu Jokowi akan terus membangun konsolidasi dan menjaga pengaruh elektoralnya di berbagai daerah. Berbagai manuver politik tersebut dinilai sebagai upaya memastikan posisi serta pengaruh keluarga Jokowi tetap diperhitungkan dalam percaturan politik nasional.