Pengamat Sarankan Prabowo Lakukan Perombakan Kabinet dan Rangkul PDIP

Pengamat politik Tony Rosyid menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil langkah politik yang berani untuk mengatasi penurunan elektabilitas. Salah satu opsi yang disarankannya adalah membuka pintu kabinet bagi PDI Perjuangan (PDIP).

Tony mengusulkan penyegaran besar-besaran di jajaran kementerian, lembaga negara, hingga badan usaha milik negara (BUMN). Hal ini menyusul dua survei yang menunjukkan elektabilitas Prabowo merosot.

"Ganti sejumlah orang di struktur kekuasaan dengan sumber daya manusia yang lebih profesional, termasuk mengganti kapolri dan panglima tentara yang sudah terlalu lama menjabat, agar terjadi penyegaran di dua institusi ini," ujar Tony, Jumat (31/7/2026).

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Indikator Politik Indonesia melaporkan hasil survei yang menempatkan Prabowo di bawah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam simulasi calon presiden. Survei SMRC pada 5–19 Juli 2026 menunjukkan elektabilitas Dedi Mulyadi 35 persen, sementara Prabowo 14,5 persen, dan Anies Baswedan 8,2 persen. Adapun survei Indikator Politik Indonesia pada 14–24 Juli 2026 mencatat Dedi Mulyadi 32,4 persen, Prabowo 18,8 persen, dan Anies Baswedan 11,6 persen.

Menurut Tony, hasil survei tersebut menjadi sinyal bagi presiden untuk segera mengevaluasi komposisi pemerintahan. Prabowo juga perlu memperluas basis dukungan politik dengan merangkul kekuatan yang selama ini berada di luar koalisi pemerintah, seperti PDIP.

"Berikan 3-5 menteri buat PDIP," katanya.

Meski demikian, Tony menilai langkah itu memiliki konsekuensi politik yang tidak ringan. Kehadiran PDIP di pemerintahan akan sulit terwujud apabila masih ada figur-figur yang dianggap dekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Karena mereka tidak mau bergabung jika ada orang-orang Jokowi di Istana. Tak ada pilihan lain kecuali mengganti orang-orang mantan presiden itu dengan PDIP," ujarnya.

Tony mengakui keputusan semacam itu tidak mudah bagi seorang kepala negara karena menyangkut keseimbangan politik di dalam pemerintahan. Namun, ia mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan ketika menghadapi situasi yang penuh dilema.

"Seorang pemimpin akan selalu dihadapkan pada tantangan. Tantangan yang berat adalah ketika menghadapi dilema," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa membiarkan dilema politik berlarut-larut justru dapat memperlemah posisi kepemimpinan.

"Jika dilema terus dibiarkan, maka seorang pemimpin lambat laun akan melemah dan pada akhirnya tumbang. Apakah Prabowo akan tegas bersikap terhadap dilema-dilema itu? Terutama dilema dalam menghadapi Geng Solo," pungkas Tony.