Partai Amanat Nasional (PAN) menghormati keputusan PDIP yang memilih tidak bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menilai langkah PDIP tersebut sejalan dengan pandangan partainya mengenai sistem pemerintahan presidensial.
"PAN sepakat dengan pemikiran PDIP dan Ibu Megawati Sukarnoputri bahwa pemerintahan presidensial di Indonesia, secara konstitusional tidak mengenal adanya istilah partai oposisi sebagai lembaga negara, seperti sistem pemerintahan parlementer. Yang ada itu partai politik yang mendukung pemerintah atau tidak bergabung dalam kabinet di pemerintahan," kata Viva Yoga kepada wartawan, Kamis (13/8/2026).
Menurut Viva, tidak ada satu pun pasal dalam UUD 1945 yang menyebut istilah partai koalisi, partai oposisi, atau kabinet bayangan. Ia menegaskan bahwa istilah-istilah itu hanyalah terminologi politik untuk mempermudah penjelasan posisi partai terhadap kekuasaan pemerintahan.
"Secara praktik empiris itu hanyalah terminologi politik untuk menyederhanakan dan memberikan penjelasan tentang posisi politik dari partai politik terhadap kekuasaan pemerintahan. Secara filosofis, demokrasi tidak menghendaki semua kekuatan politik berada di dalam pemerintahan," ujarnya.
Viva yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Transmigrasi itu menekankan pentingnya fungsi pengawasan dalam demokrasi. "Demokrasi membutuhkan dua fungsi secara simultan, yakni fungsi memerintah (governing) dan fungsi koreksi, mengontrol, dan atau mengawasi (checking). Dalam teori demokrasi modern, pemerintah yang kuat harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," tambahnya.
Lebih lanjut, Viva menegaskan bahwa keberadaan partai di luar pemerintahan tidak serta-merta menjadikannya musuh. Justru, ia memandang PDIP sebagai instrumen demokrasi yang penting. "Karena itu, keberadaan partai yang tidak bergabung dalam pemerintahan bukanlah musuh pemerintah, melainkan menjadi salah satu instrumen demokrasi. Pemerintah membutuhkan dukungan agar dapat bekerja, tetapi demokrasi membutuhkan pengawasan agar kekuasaan tidak menyimpang," katanya.
Viva menilai posisi PDIP mampu memberikan koreksi terhadap kebijakan pemerintah. PDIP, lanjut dia, menjalankan peran check and balances terhadap setiap kebijakan yang diambil pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Di situlah posisi PDI Perjuangan dalam politik, yakni sebagai kekuatan 'oposisi konstruktif' yang tidak menjadi bagian dari kabinet, tetapi menjalankan fungsi check and balances dalam melakukan koreksi dan pengawasan, mendukung kebijakan pemerintah yang sesuai kepentingan rakyat, serta mengkritik kebijakan yang dianggap tidak tepat," tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Prabowo mengenai posisi partainya. Megawati menegaskan PDIP tidak akan masuk kabinet dan akan berada di luar sebagai penyeimbang.
"Yang namanya negara kita ini kan namanya adalah dengan sistem presidensial, betul atau tidak? Betul toh, kok saya selalu diomongin oposisi. Memangnya ada di dalam sistem presidensial? No oposisi, tidak ada koalisi," kata Megawati saat berpidato.
Megawati meminta semua pihak membaca kembali sistem pemerintahan Indonesia. Menurutnya, istilah oposisi dan koalisi hanya dikenal dalam sistem parlementer. "Silakan baca kalau tidak percaya. Baca jangan g gitu aja. 'Ibu Megawati tenang aja ngomong gitu karena oposisi'. Haduh, mau dilawan nggak ngerti, dilawannya b, lah piye, itu kan yang namanya sistem parlementer, benar apa nggak? Benar, makanya saya bilang saya baca tapi saya suka lupa pasal, jadi nggak ada," ucapnya.
Megawati juga membeberkan perbincangannya dengan Prabowo. Ia menegaskan sudah menetapkan PDIP tidak akan masuk kabinet. "Makanya saya katakan 'Pak Prabowo, Mas Presiden, saya minta untuk...', saya datang benar ngomong baik-baik saya tidak akan ditawari untuk masuk, 'Saya tidak masuk ke kabinet, Pak, terima kasih banget, saya akan berada di luar sebagai penyeimbang'. Dengerin tuh semua, saya bukan oposisi tahu, enak aja!" tegas Megawati.
Artikel Terkait
Puan Belum Pastikan Megawati Hadir di Sidang Tahunan MPR
Prabowo Usulkan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI, Ini Alasannya
Prabowo Terima Wakil Menteri Perang AS, Bahas Penguatan Kemitraan Bilateral
Wamenhan AS Temui Prabowo, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral