PKS Dukung Reshuffle Kabinet, Mardani: Utamakan Kapasitas dan Integritas

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS, Mardani Ali Sera, buka suara soal isu perombakan kabinet atau reshuffle yang dikabarkan akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto setelah 17 Agustus. Ia menilai langkah tersebut merupakan hak prerogatif presiden, tetapi menekankan pentingnya menerapkan sistem merit dalam pengisian jabatan.

"Belum dapat kabar. Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan," kata Mardani kepada wartawan, Minggu (9/8/2026).

Menurut Mardani, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi agar struktur pemerintahan lebih ramping dan fungsinya lebih maksimal. Ia juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo menghadapi tugas berat, terlebih sejumlah survei belakangan menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah cenderung menurun.

"Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi. Miskin struktur dan kaya fungsi. Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei tingkat kepuasan publik turun," ujarnya.

Anggota Komisi II DPR RI ini mendukung jika pemerintah merekrut orang baru untuk mengisi kabinet. Namun, ia memberi catatan agar prioritas diberikan kepada figur yang memiliki kapasitas dan integritas, tidak harus berasal dari partai politik.

"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," tuturnya.

Isu reshuffle kabinet sendiri mulai mencuat belakangan ini. Sejumlah petinggi partai politik hingga pejabat Istana telah memberikan tanggapan. Informasi yang beredar menyebutkan perombakan kabinet akan dilakukan setelah 17 Agustus 2026, namun sifatnya kecil dan hanya mengisi pos yang kosong.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga telah angkat bicara. Ia menegaskan hingga saat ini belum ada rencana reshuffle, tetapi jika terjadi, pengisian jabatan wakil menteri yang kosong akan menjadi prioritas.

"Nah, masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih," kata Pras kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8).

"Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong," ujarnya.