Isu Reshuffle Kabinet Usai 17 Agustus, Parpol Koalisi Anggap Hak Prerogatif Prabowo

Isu perombakan kabinet atau reshuffle setelah 17 Agustus 2026 mulai mencuat. Sejumlah petinggi partai politik pun angkat bicara. Informasi yang dihimpun menyebutkan, reshuffle yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto bersifat kecil, yakni mengisi pos yang saat ini lowong.

Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa persoalan reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Ia meminta para pembantu dan partai koalisi tidak menanggapi isu tersebut terlalu jauh.

"Soal reshuffle, itu adalah hak prerogatif presiden. Para pembantu dan partai-partai koalisi tidak perlu menanggapi terlalu jauh. Apalagi, fenomena reshuffle bukan hanya isu sekarang. Setiap rezim pemerintahan, isu ini selalu ada," kata Saleh saat dihubungi.

Saleh mengungkapkan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah memerintahkan agar partainya tetap bekerja sungguh-sungguh. Ia pun menyerahkan diskusi mengenai reshuffle kabinet kepada masyarakat.

"PAN meninggalkan ruang diskusi soal itu bagi para akademisi, pengamat, dan masyarakat. Mereka bisa saja menyampaikan pendapat yang baik yang perlu dipertimbangkan. Dengan begitu, semua komponen masyarakat bisa terlibat. Itu tentu baik dalam membangun demokrasi," ucap dia.

Senada dengan Saleh, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf juga menilai reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Ia menilai menteri-menteri mitra kerjanya di Komisi II DPR sudah bekerja dengan baik.

"Hak prerogatif presiden yang lebih memahami soal itu, kalau di mitra saya di Komisi II, nampaknya sudah perform dengan baik semua," ujar Dede Yusuf.

Meski demikian, pimpinan Komisi II DPR ini tidak mengetahui kinerja menteri lainnya. "Kalau untuk semua mentri saya tidak paham ya. Hanya yang di Komisi II," imbuhnya.

PDIP juga merespons kabar reshuffle kabinet. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyerahkan hal tersebut kepada pihak Istana.

"Nggak tahu, saya, mesti tanya ke pemerintah, ke Jubir Istana," tutur dia.

Mengenai survei kepuasan publik terhadap pemerintah yang belakangan menurun, Andreas menyebut pemerintah mungkin punya versinya sendiri. Ia enggan mengomentari apakah reshuffle kabinet menjadi salah satu cara menaikkan kinerja pemerintah di mata publik.