Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menggelar Rapat Gelar Operasional Triwulan II Tahun 2026 di Mapolres Pagar Alam. Kegiatan evaluasi kinerja tengah tahun tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho dan dihadiri sejumlah pejabat utama serta seluruh kapolres jajaran.
Dalam arahannya, Sandi menginstruksikan seluruh jajaran, khususnya para kapolres dan kapolsek, untuk lebih proaktif turun langsung ke tengah masyarakat guna menyerap aspirasi sekaligus memberikan solusi nyata terhadap berbagai persoalan di lapangan. Menurutnya, kegiatan evaluasi operasional tersebut menjadi momentum untuk mengukur capaian program kerja sejak Januari hingga Juli 2026, sekaligus memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat di Bumi Sriwijaya tetap terjaga.
"Falsafah lokal Ngapo Bumi Sriwijaya Aman Bae bukan sekadar jargon, melainkan spirit, niat, dan doa kita bersama. Semuanya tidak akan bermakna jika pada akhirnya masyarakat tidak merasa aman. Maka dari itu, saya minta para kapolres ubah pendekatannya, turun langsung ke desa-desa, dengarkan dan sentuh langsung masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7/2026).
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam instruksi tersebut adalah mitigasi kebakaran hutan dan lahan menjelang musim kemarau dan fenomena El Nino. Sandi meminta jajaran kepolisian tidak hanya mengandalkan pemantauan melalui satelit pada Peta Digital Kamtibmas, tetapi juga mengedepankan kehadiran langsung personel di tengah masyarakat.
"Khusus penanganan Karhutla, SOP-nya kita ubah. Jangan masyarakat yang diundang ke kantor polisi, tapi kapolres dan kapolsek yang turun patroli ke desa-desa. Kumpulkan para kades dan bangunkan kembali semangat Masyarakat Peduli Api. Berikan sentuhan kemanusiaan, dialog, dan edukasi langsung di lapangan," jelasnya.
Selain penanganan Karhutla, kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat juga diwujudkan melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Sandi mengapresiasi keberhasilan jajaran dalam mencapai target lahan Ketahanan Pangan, penyelesaian 74 unit Jembatan Merah Putih, penataan tata kelola migas, hingga pelaksanaan Program Belida melalui ribuan titik pembersihan.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya menambahkan bahwa implementasi personel yang turun langsung ke masyarakat harus berjalan beriringan dengan keterbukaan informasi publik. Menurutnya, setiap langkah dan inovasi kepolisian perlu disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi.
"Sebagaimana ditekankan Bapak Kapolda, layanan informasi publik adalah bukti sah bahwa polisi bekerja. Ketika anggota kita di lapangan lelah melaksanakan patroli, bakti sosial, maupun pencegahan Karhutla, itu semua wajib diaplikasikan melalui platform SPPT, Media Hub, maupun media arus utama. Kebaikan kepolisian jangan pernah ditutup-tutupi, agar masyarakat tahu dan literasi informasi Kamtibmas dapat tersampaikan dengan utuh," katanya.
Perwujudan Polri yang Presisi tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang berhasil diungkap, tetapi juga dari seberapa cepat dan sering aparat hadir ketika masyarakat membutuhkan. Melalui strategi turun langsung ke desa-desa yang dipadukan dengan keterbukaan informasi publik, Polda Sumatera Selatan berkomitmen menjaga stabilitas keamanan wilayah sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian di seluruh penjuru Bumi Sriwijaya.
Artikel Terkait
Kapolda Sumsel Ubah Paradigma Keamanan: Ukuran Sukses Bukan Banyaknya Kasus Terungkap, tapi Mampu Cegah Kejahatan
Pemerintah Antisipasi El Nino Lebih Cepat dan Kebakaran Hutan
El Nino Berhimpit Kemarau, AHY Pastikan Infrastruktur Air Siap
Polda Sumsel Kembalikan Barang Bukti ke Pemilik Sah, Kapolda Tegaskan Komitmen Pemulihan Hak Korban