Indonesia Kehilangan 40% Hutan Mangrove dalam Tiga Dekade, KKP Genjot Rehabilitasi

Indonesia kehilangan sekitar 40 persen hutan mangrove selama tiga dekade terakhir, dengan laju kerusakan mencapai 52 ribu hektare per tahun. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa saat ini 19,2 persen mangrove berada dalam kondisi kritis.

"Dalam tiga dekade terakhir, Indonesia telah kehilangan sekitar 40% mangrove dengan laju kerusakan sekitar 52 ribu hektare per tahun dan sekitar 19,2% mangrove berada dalam kondisi kritis," kata Trenggono dalam peringatan Hari Mangrove Sedunia di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Minggu (26/7/2027).

Luas mangrove Indonesia terus menurun sejak 1980-an, dari 4,2 juta hektare menjadi 3,3 juta hektare. Padahal, ekosistem ini memiliki peran krusial sebagai pelindung pesisir, habitat biota laut, penopang produktivitas perikanan, serta penyimpan karbon. Degradasi dan abrasi menjadi penyebab utama kerusakan, dengan hampir seluruh kawasan mangrove di Indonesia diterjang ombak.

Untuk menanggulangi hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggencarkan restorasi. Trenggono menekankan bahwa rehabilitasi tidak boleh berhenti pada penanaman semata, tetapi harus berbasis kesesuaian ekologis agar fungsi ekosistem pulih. "Oleh karena itu, rehabilitasi mangrove tidak boleh berhenti pada kegiatan penanaman semata, tetapi harus dilakukan berbasis kesesuaian ekologis agar fungsi ekosistem benar-benar pulih," jelasnya.

Indonesia memiliki peran strategis sebagai salah satu produsen perikanan utama dengan potensi sumber daya kelautan yang besar. Sekitar 23 persen ekosistem mangrove dunia menopang produktivitas perikanan dan ketahanan pangan. KKP bersinergi dengan seluruh pemangku kebijakan dalam menjaga, memulihkan, dan mengelola ekosistem mangrove. Sebanyak 15 ribu bibit pohon bakau kurap (Rhizophora mucronata) ditanam di Ekowisata Mangrove Batu Lumbang, Tahura Ngurah Rai, Denpasar.

"Keberhasilan pemulihan mangrove bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan melalui kebijakan terpadu, pemanfaatan sains, pemberdayaan masyarakat serta penguatan pendanaan, pengawasan, dan edukasi publik," tutup Trenggono.