Komisi IX DPR Desak Bongkar Jaringan SPPG Fiktif di Cilacap, Buka Peluang Tersangka Baru

Temuan sekitar 100 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga fiktif di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, memicu sorotan tajam terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komisi IX DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini dan membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat di luar tiga tersangka yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Cilacap menemukan sekitar 100 titik SPPG yang tidak memiliki bangunan fisik. Sejumlah lokasi yang terdaftar bahkan berada di tempat yang tidak lazim, seperti kawasan hutan, area persawahan, hingga pemakaman. Temuan ini memperkuat dugaan adanya praktik pendataan fiktif dan jual beli titik SPPG.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyoroti kemungkinan keterlibatan lebih banyak orang dalam kasus tersebut. Ia menilai tidak mungkin praktik ini hanya dikendalikan oleh tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Sangat mungkin ada tersangka-tersangka baru, baik dari luar maupun dari dalam BGN ya, seperti yang contoh tadi terkait dengan ratusan SPPG fiktif ya, virtual akun fiktif ya. Artinya kan virtual akun ini setiap hari dibayarkan Rp6 juta tetapi tidak ada dapurnya, tidak ada SPPG-nya. Kan tidak mungkin hanya tiga pimpinan BGN saja yang mengorkestrasi dan menjalankan ini, pasti melibatkan banyak pegawai lain ya, ini asumsi saya ya," ujar Charles dalam tayangan Primetime News Metro TV, Rabu 24 Juni 2026.

Komisi IX DPR RI meminta aparat penegak hukum untuk memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang berpotensi terlibat. Langkah ini dinilai penting untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam Program MBG serta memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel.

"Saya berharap pihak penegak hukum bisa memanggil mereka, memanggil pihak-pihak yang kemungkinan terlibat dan juga melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat," ucapnya.