Malam itu, diskusi yang semula dijadwalkan berlangsung tertib di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) berubah menjadi arena protes. Sejumlah mahasiswa menggeruduk acara yang menghadirkan tiga pejabat negara pada Senin (15/6) malam, hingga peristiwa tersebut diwarnai aksi kejar-kejaran dan ketegangan di luar gedung.
Forum diskusi tersebut menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Pada awalnya, acara berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Namun, situasi berubah ketika sekelompok mahasiswa tiba-tiba naik ke panggung dan membentangkan spanduk berisi penolakan terhadap para pembicara.
Ketegangan langsung memuncak. Diskusi terpaksa dihentikan setelah terjadi pelemparan gelas plastik di antara massa. Ketiga pejabat segera dievakuasi dari dalam ruangan, tetapi langkah mereka terhalang oleh ratusan mahasiswa yang sudah menunggu di luar GIK. Nusron Wahid dan Sudaryono sempat mencoba berdialog dengan para pengunjuk rasa, namun pembicaraan kembali menemui jalan buntu. Saat keduanya meninggalkan lokasi dengan pengawalan, terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas keamanan.
Mesa, perwakilan Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, para pejabat tidak layak membicarakan nilai-nilai Pancasila di tengah praktik pemerintahan yang dinilainya represif.
“Mereka tidak layak membicarakan Pancasila selagi Indonesia masih membungkam suara rakyat, selama mereka menganggap kritik sebagai gangguan, selama mereka masih membuang-buang uang rakyat dengan program nirmanfaat, program MBG, Kopdes Merah Putih, dan banyak hal yang sekarang terjadi,” kata Mesa saat dikonfirmasi pada Selasa (16/6/2026).
Ia menambahkan bahwa gesekan fisik yang sempat terjadi merupakan konsekuensi logis dari sikap pemerintah yang dianggap tidak mau mendengar. Menurut Mesa, ketika teguran halus tidak lagi mempan, maka protes keras menjadi satu-satunya jalan.
“Gesekan itu justru terjadi karena mereka banyak mengibul, mereka banyak berbohong. Gesekan-gesekan yang terjadi tadi justru memang hal yang wajar dalam negara demokrasi, yang saat ini mereka tidak hanya bisa dibisiki, tapi memang harus diteriaki,” ujarnya.
Terkait insiden kejar-kejaran, Mesa menyebut bahwa hal itu dipicu oleh keengganan pejabat untuk berdialog secara terbuka. Ia menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan bertindak demikian jika para pejabat bersedia menjawab pertanyaan sederhana: apakah mereka merasa bersalah?
“Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah? Tidak. Mereka justru memberikan pertanyaan balik dan juga secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka,” tegasnya.
Artikel Terkait
Iran Tuding AS Bertanggung Jawab Penuh Hentikan Serangan Israel ke Lebanon dalam Nota Kesepahaman Baru
Gempa M 6,7 Guncang Palu, Satu Tewas di Sigi dan Puluhan Rumah Rusak
Pendaftaran SMA, SMK, dan SLB Negeri di Jateng Tahun 2026 Dibuka, Calon Murid Wajib Akses Portal Resmi SPMB
36 Perawat Indonesia Diberangkatkan ke Eropa Lewat Program Karier Internasional