Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap musim kemarau tahun ini yang diprediksi akan lebih kering dari kondisi normal, dengan puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.
Peringatan tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Persampahan serta Mitigasi Dampak Kemarau Panjang di Jawa Barat yang digelar di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad).
Faisal menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun ini. Prediksi itu telah disampaikan BMKG sejak Maret 2026 dan diperkuat oleh pernyataan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada 2 Juni 2026.
“Kami telah menyampaikan sejak bulan Maret bahwa tahun ini akan terjadi fenomena El Nino. Kemudian pada tanggal 2 Juni kemarin, WMO juga telah merilis bahwa El Nino akan terjadi pada tahun 2026,” ujar Faisal dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).
Ia menegaskan bahwa El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomena yang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujan di Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei 2026, indeks ENSO telah mencapai 1,0 yang menandakan kondisi El Nino. Sementara itu, sekitar 28 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.
Khusus di Jawa Barat, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah akan memasuki musim kemarau pada Mei hingga Juni 2026. Puncak musim kemarau umumnya terjadi pada Agustus, dan sebagian wilayah berlanjut hingga September. Curah hujan diperkirakan berada pada kategori rendah hingga menengah dengan sifat hujan di bawah normal atau lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis.
Menurut Faisal, karakteristik musim kemarau di Jawa Barat tidak seragam karena setiap wilayah memiliki zona musim yang berbeda.
“Sebagian wilayah seperti pesisir utara Jawa Barat sudah memasuki musim kemarau, sementara wilayah lain seperti Bogor memiliki karakteristik yang berbeda sehingga masih berpotensi mengalami hujan. Karena itu pemantauan perlu dilakukan secara spesifik berdasarkan zona musim,” jelasnya.
BMKG juga memperkirakan durasi musim kemarau tahun ini berlangsung antara tiga hingga tujuh bulan, tergantung wilayahnya. Informasi iklim, kondisi hari tanpa hujan, hingga potensi kekeringan akan terus diperbarui dan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi.
“Tahun ini kemarau datang lebih cepat, lebih panjang dan lebih kering karena fenomena El Nino. Bulan Juni ini di Pantura sudah terasa, dan bulan Juli hingga Oktober akan merata di Jabar, di mana puncaknya di bulan Agustus dan September,” ungkapnya.
Di sisi lain, Faisal menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas dukungannya dalam penguatan sistem peringatan dini cuaca melalui pengadaan radar cuaca yang terintegrasi dengan sistem BMKG. Dukungan tersebut menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah daerah dan BMKG dalam meningkatkan kualitas layanan informasi cuaca dan iklim bagi masyarakat.
“Dengan dukungan dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, upaya mitigasi musim kemarau 2026 diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Langkah tersebut penting untuk meminimalkan risiko kekeringan, menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat, menjaga ketahanan pangan, serta memperkuat pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Artikel Terkait
GMS Bantul Tunda Ibadah, Tolak Tawaran Bupati Gunakan Pendopo karena Faktor Jarak
Menkeu Bantah Data Ekonomi Tak Sesuai Realitas, Tunjukkan Penerimaan Pajak Tumbuh 22,1 Persen
PBB Gandakan Dana Darurat untuk Lebanon Jadi Rp11,5 Triliun di Tengah Konflik Israel-Hizbullah
Satu Remaja Tewas, Satu Masih Hilang Terseret Ombak di Pantai Menganti Cilacap