ESDM Pastikan Kuota Penuh untuk PKP2B Generasi I dengan Syarat Prioritas DMO

MURIANETWORK.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan kepastian bahwa perusahaan tambang batu bara pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) generasi pertama tidak akan terkena dampak kebijakan pemangkasan kuota produksi tahun ini. Perusahaan-perusahaan tersebut, bersama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Bukit Asam Tbk., justru dipastikan mendapat persetujuan penuh 100% atas kuota yang diajukan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Sebagai imbalannya, mereka diminta untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) di awal tahun guna mengamankan pasokan untuk PT PLN.

Kepastian Kuota dan Komitmen DMO

Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, dalam keterangannya di Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026). Penegasan ini muncul di tengah situasi industri yang tegang, menyusul laporan bahwa banyak perusahaan tambang lain justru mengalami pemotongan kuota produksi yang signifikan.

"Untuk PKP2B generasi I dan IUP BUMN, itu kan kita berikan 100%," ujar Tri Winarno.

Dengan jaminan kuota penuh itu, pemerintah memberikan syarat khusus. Perusahaan-perusahaan tersebut diwajibkan untuk mengalokasikan minimal 30% dari target produksi mereka untuk memenuhi DMO, khususnya guna mendukung operasional PLN, di awal tahun 2026. Langkah ini ditempuh sebagai langkah antisipatif menunggu terbitnya RKAB perusahaan tambang lainnya.

"Maka dia kita minta di awal, minimal 30% tarik ke depan [untuk DMO]. Untuk PLN. PLN doang nih, 30%," lanjutnya.

Mekanisme Pasokan dan Target Produksi Nasional

Tri Winarno menjelaskan bahwa komitmen DMO dari para pemegang PKP2B generasi I ini bersifat sementara. Setelah RKAB perusahaan tambang lainnya disetujui, maka kewajiban memasok batu bara untuk kebutuhan dalam negeri akan dibagi secara lebih merata.

"Nanti sambil jalan, nanti yang lain persetujuan. Nah, nanti kita kumpulkan juga dari itu," katanya.

Secara terpisah, pemerintah memberi sinyal bahwa kuota produksi batu bara nasional untuk tahun 2026 kemungkinan akan ditetapkan di atas angka 600 juta ton. Angka ini terpaut cukup jauh dari realisasi produksi tahun 2025 yang mencapai 790 juta ton, mengindikasikan adanya pengetatan kebijakan secara keseluruhan.

Dampak dan Reaksi dari Industri

Kebijakan pemangkasan kuota yang tidak merata ini tentu menimbulkan gejolak. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) sebelumnya melaporkan bahwa sejumlah anggotanya justru menerima pemotongan produksi yang sangat dalam, berkisar antara 40% hingga 70%. Asosiasi tersebut menyatakan keberatan, karena pemangkasan drastis dinilai dapat mengganggu kelayakan usaha dan keberlangsungan operasional perusahaan.

Sementara itu, laporan dari pihak lain menyebutkan bahwa tiga perusahaan besar PT Bumi Resources Tbk., PT Adaro Energy Tbk., dan PT Indika Energy Tbk. yang merupakan penerus operasi PKP2B generasi I melalui anak usahanya, juga dikabarkan memperoleh persetujuan penuh untuk kuota tahun ini. Total kuota untuk ketiganya disebut-sebut mencapai sekitar 170 juta ton.

Daftar Perusahaan PKP2B Generasi I

Berikut adalah daftar kontraktor tambang batu bara pemegang PKP2B generasi I, beserta status peralihan izinnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Sumber: Kementerian ESDM diolah