Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa penentuan penerima bantuan sosial (bansos) dalam program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital kini dilakukan melalui sistem. Langkah ini diambil untuk meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus mencegah potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dengan mekanisme baru ini, masyarakat cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mengetahui apakah mereka termasuk golongan yang berhak menerima bantuan. "Bapak Ibu masukkan NIK-nya kemudian nanti dilihat apakah desil ini masuk kepada yang berhak mendapat atau tidak. Jadi sekali lagi yang menilai bukan lagi Pak Lurah. Pak Lurah mengawasi dari dekat ya, tapi penilaian terhadap bansosnya by system sehingga tidak terjadi KKN dan Insyaallah sekali lagi tepat sasaran," kata Meutya saat dikonfirmasi wartawan di Kantor Kalurahan Donoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (13/8).
Perubahan mekanisme ini merupakan respons atas banyaknya keluhan masyarakat selama ini. "Intinya adalah dari bantuan sosial yang sudah lama berjalan ini, banyak sekali masukan masyarakat dari berbagai daerah yang mengatakan orang yang harusnya dapat enggak dapat. Yang sudah tidak layak malah dapat. Nah ini yang menjadi concern Bapak Presiden untuk ayo kita benahi supaya hanya yang berhak yang dapat dan tidak boleh ada yang berhak tidak dapat," tutur Meutya.
Digitalisasi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendaftarkan diri secara langsung jika merasa memenuhi kriteria. "Kalau dulu masyarakat tidak bisa langsung mencoba mendaftar. Harus ada yang datang dulu untuk mendatangkan dan memilih siapa yang berhak. Nah sekarang yang memilih adalah sistem. Sistem enggak kenal KKN ya. Jadi ini lebih akuntabel," katanya.
Selain akuntabilitas, sistem ini diharapkan mempercepat proses pengecekan kelayakan yang sebelumnya memakan waktu lama. "Ini PR yang bertahun-tahun lama untuk melakukan cleansing atau pembaharuan data yang memang memakan waktu sangat lama. Tapi dengan digitalisasi ini insyaallah akan jauh lebih cepat, sebagaimana kita lihat dalam proses waktu tidak lebih dari 5 menit masyarakat bisa melakukan pengecekan, memasukkan datanya, dan kalau memang berhak langsung dinyatakan layak, kalau tidak berhak langsung dinyatakan tidak layak," ungkap Meutya.
Masukan dari Lapangan
Meski demikian, uji coba di Sleman memunculkan sejumlah catatan. Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menyampaikan adanya kondisi masyarakat yang perlu menjadi bahan evaluasi. "Sehingga tadi ada memang ada beberapa syarat-syarat yang memang harus diperbaiki sudah disampaikan Ibu Menteri. Contoh misalnya ada warga kita punya dua sepeda motor, aturannya satu sepeda motor, tapi dua itu hanya kecil-kecil, bagaimana ini? Kita sudah catat dan insyaallah Pemda Sleman akan segera melaporkan ke Ibu Menteri berkaitan dengan problematika yang ada di lapangan," ungkap Harda.
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Daerah Komdigi, Mira Tayyiba, juga menemukan persoalan terkait kepemilikan sertifikat tanah. Menurutnya, kondisi kepemilikan sertifikat tanah warga tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi sebenarnya. "Jadi kondisi sesungguhnya masih memerlukan bantuan, tetapi karena jumlah sertifikatnya lebih dari satu, tertolak oleh sistem. Ini saya pikir memang bukan Komdigi, karena kita mengurus infrastruktur, sementara formula desil itu sendiri ada di Kementerian Sosial, tapi mungkin ada baiknya kalau kita laporkan," kata Mira.
Ia menambahkan, temuan-temuan ini menjadi masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan Perlinsos Digital agar penentuan penerima bantuan lebih tepat. "Ini semua untuk mewujudkan bansos yang berkeadilan," tuturnya.
