Eks Wakil I Raka Raki Jatim Minta Maaf soal Isu Aborsi, Gelar Dicabut

Tio Ferdian Rahmana, mantan Wakil I Raka Jawa Timur 2026, akhirnya angkat bicara. Ia menyampaikan permohonan maaf atas isu yang menyebut dirinya meminta sang pacar menggugurkan kandungan. Dalam klarifikasinya, Tio mengakui bahwa komunikasi via WhatsApp yang beredar memang kurang tepat karena saat itu ia panik.

"Saya memohon maaf atas komunikasi WhatsApp yang kurang tepat. Saat itu saya dalam kondisi panik," tulis Tio dalam unggahan Instagram @tiofrhmn, Kamis (13/8).

Namun, ia menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak sepenuhnya sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. "Klarifikasi ini saya sampaikan untuk memberikan sudut pandang saya, bukan menyalahkan pihak lain," lanjutnya.

Tio juga mengaku sudah mengetahui persoalan ini sebelumnya dan menawarkan pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab. "Saya juga memiliki bukti yang dapat menjelaskan kronologinya. Saya berharap publik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dari satu sisi cerita. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi," tulisnya.

Sebelumnya, nama Tio ramai diperbincangkan setelah beredar tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diduga melibatkan dirinya dengan sang pacar. Dalam percakapan itu, Tio diduga berencana menggugurkan kandungan di Singapura. Isu ini pun memicu reaksi publik dan menjadi sorotan media sosial.

Gelar Dicabut

Tak lama setelah isu tersebut mencuat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur bersama Ikatan Raka Raki Jawa Timur menggelar sidang etik pada Selasa (11/8/2026). Sidang tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Disbudporapar Kota Surabaya, Dewan Juri Grand Final Raka Raki 2026, perwakilan Paguyuban Cak Ning Kota Surabaya, dan psikolog.

Hasilnya, Tio resmi dicabut statusnya sebagai Wakil I Raka Jawa Timur Tahun 2026. Ia dibebastugaskan dari seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada posisi tersebut. Selain itu, Tio diwajibkan mengembalikan seluruh atribut yang pernah diterimanya, seperti selempang, piala, piagam, serta hadiah berupa uang tunai, produk, dan voucher kepada Disbudpar Provinsi Jawa Timur.

Keputusan ini juga menegaskan bahwa tidak akan ada pengganti untuk posisi Wakil I Raka Jawa Timur 2026, sebagai bentuk komitmen terhadap konsekuensi pelanggaran kode etik.