Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa pers dan literasi memegang peran kunci dalam menjaga ruang publik yang sehat di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media sosial. Pernyataan itu disampaikannya dalam Orasi Kebangsaan pada Peringatan Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah 2026 di Auditorium Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta, Cireundeu, Tangerang Selatan, Kamis (13/8).
Acara tersebut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Pers, pimpinan Muhammadiyah, insan pers, akademisi, serta mahasiswa. Haedar, yang memulai kariernya sebagai wartawan, mengenang perjalanan panjangnya di dunia jurnalistik. Ia mengaku pernah merasakan kerasnya proses belajar menulis ketika masih menjadi reporter muda.
"Waktu menjadi wartawan lapangan saya naik bus, jalan kaki, naik kereta biasa dan berbagai kendaraan yang harus dimanfaatkan untuk mencari berita. Kelelahan-kelelahan itu justru membentuk saya betul-betul menjadi wartawan," ujarnya. Ia bahkan pernah mengalami penolakan keras dari editornya. "Ada berita yang saya buat tidak dipakai. Bahkan satu dua kali disobek di depan saya. Ada juga yang membaca tulisan saya sambil mencoret-coret dengan tinta merah. Sakit hati tentu, tetapi dari situ saya belajar menulis lebih baik lagi," kenangnya.
Pengalaman tersebut, menurut Haedar, membentuk sikap teliti dan bertanggung jawab dalam menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. "Ketika kemudian saya menjadi pemimpin redaksi, saya tidak toleran terhadap tulisan yang asal-asalan. Karena saya tahu bagaimana proses belajar untuk menghasilkan tulisan yang baik," katanya.
Pada acara itu, Haedar menerima Kartu Wartawan Utama Kehormatan dari Dewan Pers sebagai penghargaan atas kontribusinya di bidang jurnalistik dan literasi. Ia mengungkapkan bahwa penghargaan itu memiliki makna khusus karena lahir dari jejak panjangnya sebagai wartawan, bukan semata-mata karena posisinya sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. "Saya akhirnya mendapatkan kartu wartawan ini bukan semata karena menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah, tetapi juga karena memiliki jejak dan perjalanan sebagai wartawan," ujarnya.
Dalam sambutannya, Haedar menyoroti perubahan besar dalam dunia media. Dahulu, setiap tulisan harus melewati proses seleksi ketat, sedangkan kini hampir semua orang dapat menyebarkan informasi melalui media sosial tanpa verifikasi. "Dulu menulis di media itu susah karena diseleksi. Bahkan kata per kata bisa diperiksa. Sekarang siapa saja bisa menulis di media sosial tanpa ada yang menyeleksi," katanya. Ia mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi harus diimbangi tanggung jawab moral dan etika. "Kalau sekarang, sering kali yang dianggap benar langsung disampaikan ke publik. Padahal persoalannya tidak hanya benar atau salah, tetapi juga ada dimensi baik dan buruk, pantas dan tidak pantas," ujarnya.
Haedar menegaskan bahwa pers adalah pilar demokrasi yang bertugas menyampaikan informasi sekaligus mengawasi jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. "Pers ditempatkan sebagai pilar keempat negara. Kekuatan pers ada pada kemampuannya menghadirkan informasi yang menjadi alternatif dari berbagai kekuatan yang ada," katanya. Ia mengutip teori sosiologi Erving Goffman mengenai front stage dan back stage untuk menjelaskan pentingnya kerja jurnalistik dalam mengungkap realitas. "Dalam kehidupan sosial ada panggung depan dan panggung belakang. Yang di depan sering kali penuh polesan, tetapi yang di belakang itulah realitas yang sesungguhnya. Tugas pers adalah berusaha mencari titik kebenaran dari keduanya," jelasnya.
Menurut Haedar, wartawan tidak cukup hanya menyampaikan fakta di permukaan, melainkan harus memahami konteks yang lebih luas. "Kebenaran yang ditampilkan pers harus sedekat mungkin dengan realitas yang sebenarnya. Tetapi dalam kehidupan juga ada etika, ada hal-hal yang benar namun belum tentu baik, dan ada yang benar serta baik tetapi belum tentu pantas disampaikan di ruang publik," tuturnya.
Literasi di Era Digital
Selain membahas dunia pers, Haedar menyoroti pentingnya literasi di era kecerdasan buatan dan media sosial. Masyarakat perlu membangun budaya membaca dan berpikir kritis agar tidak mudah terjebak informasi menyesatkan. "Saya setuju jika Hari Pers juga disandingkan dengan Hari Literasi. Islam lahir dengan perintah iqra. Tradisi iqra adalah tradisi literasi yang profetik," ujarnya. Ia mengutip pandangan Menteri Agama RI periode 1971–1978, Prof. Mukti Ali, tentang hubungan ilmu pengetahuan, seni, dan agama. "Dengan seni hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan dengan agama hidup menjadi bermakna serta terarah," katanya.
Di akhir orasinya, Haedar mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk insan pers, akademisi, tokoh agama, dan pemerintah, untuk menjaga arah perjalanan bangsa sesuai cita-cita konstitusi. "Kita boleh berbeda pandangan, tetapi arah bangsa harus tetap berpijak pada kehendak bersama yang sudah dirumuskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya. Ia juga mengingatkan pentingnya mendengarkan suara masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. "Jangan sampai ketika masyarakat bersuara tidak didengar. Setelah terjadi kegaduhan baru ingin mendengar. Padahal suara kebenaran dan kebaikan itu harus didengar sejak awal," tegasnya.
Menutup orasinya, Haedar mengajak kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi maupun politik untuk menggunakan pengaruhnya demi memperkuat keadilan sosial. "Mereka yang diberi kelebihan kekuasaan ekonomi dan politik harus memanfaatkannya untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesederhana itu sebenarnya cita-cita kita berbangsa dan bernegara," pungkasnya.
