Utang Negara Tembus Rp10.237 Triliun, Ekonomi Tak Kunjung Beranjak

Beban utang Indonesia kembali mencatat rekor baru. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, total utang pemerintah telah mencapai Rp10.237 triliun, melonjak sekitar Rp2.000 triliun hanya dalam dua tahun masa pemerintahannya. Padahal, saat Prabowo baru dilantik, utang negara masih berada di angka Rp8.470 triliun.

Lonjakan utang yang signifikan ini tidak diimbangi dengan perbaikan fundamental ekonomi. Para pengamat menilai bahwa penambahan utang seharusnya menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Idealnya, utang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja produktif.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan hal berbeda. Banyak program yang diluncurkan pemerintah justru dinilai tidak berdampak langsung pada produktivitas ekonomi. Sebut saja program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes, yang sumber dananya berasal dari APBN dan tidak menciptakan nilai tambah ekonomi jangka panjang.

Perbandingan dengan Era Sebelumnya

Untuk memahami konteks ini, kita bisa melihat pengalaman masa pemerintahan sebelumnya. Pada akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2014, utang negara tercatat Rp2.608 triliun. Dalam 10 tahun setelahnya, utang bertambah sekitar Rp5.850 triliun, namun pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur terasa nyata. Proyek-proyek besar seperti tol Cipali-Semarang yang sebelumnya mangkrak, dapat diselesaikan dalam waktu singkat, dan jaringan jalan tol terus diperluas hingga ke Banyuwangi, Malang, Gresik, dan Cisumdawu.

Kontras dengan era Prabowo, penambahan utang Rp2.000 triliun dalam dua tahun belum menunjukkan hasil yang sepadan. Alih-alih pertumbuhan ekonomi, yang terjadi justru sejumlah persoalan baru: 38.000 anak mengalami keracunan, praktik korupsi yang semakin merajalela, 80.000 bangunan yang tidak bermanfaat, serta 750 titik batalion TNI baru yang dibangun. Proyek-proyek tersebut tidak memiliki dampak ekonomi jangka pendek maupun jangka panjang.

Pertanyaannya, akankah pemerintah segera mengoreksi arah kebijakan fiskalnya? Atau justru terus menambah utang tanpa perbaikan ekonomi yang berarti? Publik tentu berharap agar setiap rupiah utang yang diambil benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk proyek yang sia-sia.