Pemerintah Luncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi untuk Perluas Akses Pendidikan

Pemerintah mulai menjalankan program Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) sebagai langkah nyata memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang mengintegrasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu manajemen sekolah.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjelaskan, integrasi ini tidak hanya menyatukan kelembagaan, tetapi juga infrastruktur dan pembelajaran. "Sekolah Nasional Terintegrasi ini pertama tentu saja harus ada transformasi kelembagaan, yang tadinya dua sekolah sekarang menjadi satu sekolah dengan satu manajemen," ujarnya, Senin (10/8). Dengan penggabungan ini, fasilitas seperti sarana olahraga dan laboratorium dapat digunakan secara terpadu.

Tahap awal, SNT menampung siswa dari 17 SMP di berbagai daerah, mulai dari Aceh, Maluku Utara, Sulawesi, Kalimantan Utara hingga Nusa Tenggara Timur. Siswa dipilih berdasarkan prestasi akademik maupun nonakademik, termasuk olahraga dan seni budaya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menambahkan, SNT menggunakan kurikulum nasional dengan tambahan keunggulan di bidang bahasa, akademik, olahraga, dan bidang lainnya. Namun, jumlah siswa sengaja dibatasi untuk menjaga mutu. "Memang kita batasi karena menjaga mutu, jenjang SMP dan SMA masing-masing hanya menerima 40 siswa dalam satu angkatan atau total 80 siswa per sekolah," ucapnya.

Seleksi siswa dilakukan melalui beberapa tahap, termasuk rekomendasi kepala sekolah dan kepala daerah, nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA), kemampuan akademik maupun nonakademik, serta hasil tes skolastik. Para siswa yang diterima mendapatkan pendidikan gratis dan beasiswa penuh, termasuk dukungan sarana dan prasarana.

Ke depan, lulusan SMP SNT dapat langsung melanjutkan ke SMA SNT tanpa mengikuti seleksi ulang. Sementara lulusan SMA diharapkan mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri sesuai kemampuan masing-masing.

Dalam pengembangannya, pemerintah mengubah konsep awal SNT. Sekolah tidak lagi ditargetkan hadir di setiap kecamatan, melainkan satu sekolah di setiap kabupaten atau kota. Selain itu, sekolah tidak menerapkan sistem asrama agar siswa tetap dapat tinggal di daerah masing-masing.

Pemerintah membutuhkan dukungan kepala daerah, terutama dalam penyediaan lahan dan pembangunan SNT, agar program ini dapat diperluas ke berbagai daerah.