Pemerhati Pendidikan: Alasan Ukuran Negara Tak Bisa Dipakai untuk Membela Ketertinggalan Pendidikan Indonesia

Pemerhati pendidikan Ferry Koto menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang membandingkan pendidikan Indonesia dengan Singapura. Menurutnya, alasan perbedaan ukuran wilayah dan jumlah penduduk tidak relevan untuk menjelaskan ketertinggalan pendidikan Indonesia. Ia menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan sekolah telah didistribusikan ke pemerintah daerah sejak 2001, sehingga beban yang ditangani pemerintah daerah tidak jauh berbeda dengan yang dihadapi Singapura.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seluruh sekolah formal dari SD hingga SLTA dikelola oleh kabupaten/kota. Namun, setelah UU tersebut berlaku pada 2016, kewenangan pengelolaan SLTA berpindah ke provinsi, sementara SD dan SLTP tetap berada di kabupaten/kota. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah sekolah yang dikelola, kapasitas pemerintah daerah di Indonesia relatif setara dengan Singapura. "Tapi kenapa tetap saja tertinggal?" tanyanya.

Ferry menilai akar masalahnya justru terletak pada pemerintah pusat yang kerap mengubah kebijakan, mulai dari kurikulum hingga pembiayaan pendidikan. Meski demikian, ia mengakui ada juga daerah yang tidak serius mengelola sekolah. Ia mencontohkan kebijakan terbaru pemerintah Singapura yang menaikkan gaji guru beberapa persen mulai 1 Oktober mendatang, meskipun gaji guru di sana sudah jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Alasannya sederhana: gaji guru harus lebih tinggi dari rata-rata profesi lain agar talenta terbaik tertarik menjadi guru.

Sebaliknya, Ferry menyayangkan pemerintah Indonesia yang justru sibuk dengan wacana memperbarui seluruh buku sekolah, padahal sudah ada Buku Sekolah Elektronik (BSE) atau Sistem Informasi Buku Indonesia (SIBI). Ia juga mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menghabiskan ratusan triliun rupiah tanpa kajian matang, sementara perbaikan gedung sekolah dilakukan bertahap dengan alasan keterbatasan anggaran.

Menurut Ferry, negara lain serius dan fokus membereskan pendidikan rakyatnya, sedangkan Indonesia justru mencari-cari proyek yang tidak berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Ia menegaskan bahwa besar kecilnya negara tidak bisa dijadikan alasan ketertinggalan pendidikan. China, misalnya, memiliki wilayah dan jumlah penduduk yang jauh lebih besar serta akses yang sulit, tetapi pendidikannya jauh lebih maju.

"Jika ingin maju persekolahan kita seperti Singapura dan China, ya tinggal Presidennya punya visi dan program yang jelas saja sebenarnya. Dan yang penting, teman diskusinya jangan Teddy," ujarnya menutup pernyataan.