Majelis Arah Indonesia Tegaskan Peran sebagai Think Tank Independen Pengawal Pembangunan Nasional

Majelis Arah Indonesia (MAI) menegaskan posisinya sebagai wadah pemikir independen yang siap mengawal arah pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan konstitusi. Penegasan ini disampaikan dalam Silaturahim Nasional dan Pleno I Presidium MAI yang digelar di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Senin (10/8/2026).

Dalam forum konsolidasi tersebut, MAI menerbitkan dokumen Rekomendasi Strategis yang mencakup delapan sektor vital kebangsaan. Rekomendasi ini dirancang sebagai acuan bagi pemerintah untuk memastikan pembangunan nasional tetap memiliki arah dan tujuan yang jelas. Presidium MAI menekankan pentingnya penetapan target pembangunan yang terukur agar kebijakan negara tidak berjalan tanpa tujuan.

Dai kondang asal Sulawesi Selatan, Ustaz Das'ad Latif, memberikan perumpamaan mengenai pentingnya sasaran yang tegas dalam tata kelola negara. "Dalam permainan sepak bola, keberadaan gawang menjadi tujuan yang menentukan arah permainan. Para pemain dapat berlari, menguasai bola, dan melakukan berbagai strategi, tetapi semuanya harus bermuara pada sasaran yang jelas," ujarnya.

Penjelasan tersebut diperkuat oleh Ustaz Fahmi Salim yang menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan sasaran pembangunan kolektif yang berlandaskan amanat UUD 1945. Ia memastikan bahwa MAI hadir bukan sebagai partai politik atau organisasi kemasyarakatan, melainkan sebagai kawan berdiskusi pemerintah yang konstruktif. "Ini adalah kumpulan para pemikir. Kami bukan ormas dan bukan partai politik," kata alumni Universitas Al Azhar, Mesir itu.

Ia menambahkan bahwa fungsi kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap perlu dilakukan melalui pendekatan fikih siyasah yang santun dan beradab. "Kritik boleh, tetapi tidak lepas dari nilai-nilai. Kita tetap mengedepankan Pancasila, terutama semangat permusyawaratan," lanjutnya.

Kegiatan Pleno I tersebut dihadiri jajaran anggota presidium dan tokoh nasional, di antaranya KH Thoha Yusuf Zakariya, Ustaz Das'ad Latif, Ustaz Slamet Ma'arif, KH Nonop Hanafi, Ustaz Fahmi Salim, Iwel Sastra, serta KH Habiburrahman El Shirazy. Adapun KH Abdul Somad (UAS) dan Profesor Irfan Syauqi Beik berhalangan hadir.

Sembilan anggota presidium MAI memiliki kedudukan sejajar dengan kepemimpinan giliran setiap tahun. Kehadiran para ulama, akademisi, dan pakar ini diharapkan mampu melahirkan analisis yang menyeluruh. Melalui Silaturahim Nasional dan Pleno I ini, MAI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan nasional melalui kajian berkala dan policy brief ilmiah. Upaya ini diharapkan dapat menjaga harkat, martabat, serta kedaulatan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Delapan Poin Rekomendasi Strategis MAI

Berdasarkan dokumen hasil Pleno I, Majelis Arah Indonesia merumuskan serangkaian masukan konkret bagi pengambil kebijakan negara. Dalam bidang geopolitik internasional, MAI mendorong reaktualisasi politik luar negeri bebas-aktif (Strategic Autonomy 2.0), kepemimpinan dalam Global South, diplomasi independensi Palestina, kedaulatan digital, serta penguasaan teknologi nuklir damai (PLTN SMR).

Pada sektor reformasi TNI-Polri dan pemberantasan korupsi, MAI menuntut penguatan profesionalisme dengan membatasi penempatan prajurit aktif di jabatan sipil, mengikis kultur militeristik Polri, percepatan revisi UU Peradilan Militer, serta penerapan merit system dalam rekrutmen. Untuk keadilan ekonomi dan sumber daya alam, MAI mengusulkan penyusunan Indeks Aktualisasi Pasal 33 UUD 1945, pembentukan Forum Ulama-Umara, audit menyeluruh atas manfaat sumber daya alam, serta penindaktegasan atas praktik monopoli dan kartel.

Dalam gerakan keumatan, MAI membangun konsolidasi antar-gerakan Islam, penguatan ekonomi akar rumput, literasi digital, serta pencegahan penyakit masyarakat seperti judi online, narkoba, dan LGBT. Untuk pengembangan ekonomi syariah, MAI menerapkan uji keberlanjutan berbasis Maqashid Syariah, penguatan ZISWAF Impact Lab, serta menjadikan pesantren sebagai pusat model ekonomi hijau dan biru.

Di dunia kepesantrenan, MAI memperkuat tata kelola pesantren dengan mengintegrasikan turats (kitab kuning) dan ilmu kontemporer, jaminan finansial mandiri, serta penyusunan Peta Jalan Pesantren 2026–2045. Pada peran media nasional, MAI mempersyaratkan media massa untuk aktif menanamkan adab, melawan disinformasi atau hoaks, serta membangun budaya digital yang beretika. Terakhir, dalam arah keagamaan dan kebangsaan, MAI memperkuat ukhuwah sebagai modal sosial, menghidupkan kembali kajian fikih siyasah, serta menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi munkar secara adil dan beradab.