Kemendiktisaintek Bentuk Tim Investigasi Paper MBG yang Mencatut Nama Prabowo

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) membentuk tim investigasi untuk menelusuri polemik paper ilmiah yang mendaftarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meraih Nobel Perdamaian. Langkah ini diambil setelah munculnya publikasi yang mencantumkan nama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya, yang kemudian viral di media sosial.

Tim yang dibentuk sejak Selasa (4/8) itu telah mengumpulkan informasi dan meminta klarifikasi dari berbagai pihak terkait. Hingga kini, proses investigasi masih berlangsung. Namun, temuan awal sudah mulai menguak fakta: sejumlah nama yang tercantum sebagai penulis mengaku tidak mengetahui keberadaan paper tersebut.

"Berdasarkan hasil koordinasi dengan sejumlah pihak yang namanya tercantum dalam paper tersebut, diperoleh keterangan bahwa mereka tidak mengetahui, tidak pernah dimintai persetujuan, dan tidak terlibat dalam proses penyusunan maupun pengunggahan paper dimaksud," tulis Kemendiktisaintek dalam siaran pers yang diterima kumparan, Jumat (7/8).

Keterangan itu diperkuat oleh informasi dari kampus asal penulis utama berinisial DD. DD disebut telah membuat pernyataan dan menyampaikan permohonan maaf terkait peristiwa tersebut. Selain itu, DD belum berstatus sebagai guru besar maupun dosen di perguruan tinggi.

"Berdasarkan hasil penelusuran sementara, DD belum menyandang jabatan akademik Guru Besar dan tidak terafiliasi sebagai dosen pada perguruan tinggi. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim, yang bersangkutan baru menjalani sidang promosi doktor beberapa waktu yang lalu," tutur perwakilan Kemendiktisaintek.

Meluruskan Soal SSRN dan Klaim Nobel

Kemendiktisaintek juga meluruskan berbagai informasi yang beredar di masyarakat mengenai platform Social Science Research Network (SSRN). Kementerian menegaskan bahwa SSRN bukan lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses Nobel.

"SSRN bukanlah lembaga yang berwenang dalam proses Nobel, melainkan sebuah repositori atau platform publikasi preprint tempat peneliti membagikan naskah ilmiah. Oleh karena itu, keberadaan suatu paper di SSRN tidak berarti isi maupun klaim yang dimuat di dalamnya telah diverifikasi atau diakui oleh Komite Nobel," ungkap Kemendiktisaintek.

Kementerian juga menjelaskan bahwa pencantuman nama seseorang dalam paper di SSRN tidak otomatis menunjukkan bahwa orang tersebut telah menyetujui atau mengetahui keterlibatannya sebagai penulis. "Informasi mengenai penulis diunggah oleh pihak yang mengirimkan naskah. Apabila terdapat nama yang dicantumkan tanpa persetujuan, hal tersebut merupakan persoalan etika publikasi ilmiah yang perlu diklarifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," tambahnya.

Selain itu, penggunaan istilah "nominasi" dalam judul paper tidak dapat diartikan sebagai nominasi resmi Nobel. "Proses nominasi Nobel memiliki mekanisme tersendiri yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, sementara identitas para nominator maupun nominasi yang diajukan dijaga kerahasiaannya oleh Komite Nobel selama 50 tahun. Dengan demikian, keberadaan paper di SSRN tidak dapat dijadikan bukti bahwa seseorang telah memperoleh nominasi resmi Nobel," jelas keterangan tersebut.

Kemendiktisaintek memastikan investigasi akan terus berjalan secara objektif dan berbasis fakta. "Apabila ditemukan pelanggaran etika akademik maupun ketentuan lain yang berlaku, Kementerian akan mengambil langkah sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku. Hasil investigasi akan disampaikan kepada publik setelah seluruh proses pendalaman dan klarifikasi selesai dilakukan," tutup keterangan tersebut.

Sekilas Kasus

Sebelumnya, sebuah paper ilmiah yang disebut-sebut untuk mendaftarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan Nobel Perdamaian ramai dibahas di media sosial. Paper itu mencantumkan nama Presiden Prabowo Subianto sebagai penulis dan sejumlah profesor dari beberapa kampus, termasuk DD. Kemunculan paper ini menjadi sorotan setelah ditemukan prompt AI yang belum dihapus.

Menanggapi hal itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, menduga paper tersebut bukan dibuat oleh pemerintah. "Kayaknya bukan dari pemerintah itu, saya rasa enggak ada dari pemerintah," ucap Hasan saat ditemui di Istana, Jakarta pada Kamis (6/8). Ia pun menyebut belum tahu siapa yang membuat paper ilmiah tersebut dan menilai hal itu perlu dicek. "Entah siapa itu kita harus cek," tandas dia.