Seorang pasien pengguna BPJS mengaku harus menunggu delapan jam untuk mendapatkan kamar di sebuah rumah sakit. Unggahan curhatnya di media sosial Threads justru memicu komentar pedas, termasuk dari seorang yang diduga dokter. Kasus ini memaksa RSUP Sardjito dan Fakultas Kedokteran UGM bergerak untuk klarifikasi.
Dalam unggahannya, pemilik akun menyebut pengalamannya menunggu kamar selama delapan jam karena menggunakan asuransi kesehatan negara. Alih-alih mendapat simpati, ia malah dibanjiri komentar bernada cibiran. Beberapa warganet bahkan menyarankan agar ia menderita serangan jantung atau memotong nadi supaya cepat ditangani.
Salah satu komentar diduga berasal dari akun @erudarahaadinii yang disebut-sebut sebagai dokter di RSUP Sardjito dan lulusan UGM. Akun itu menilai pemilik unggahan tidak punya otak karena curhatannya. Belakangan, seorang kerabat pemilik akun mengabarkan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia dan meminta komentar negatif dihentikan.
Bukan Pegawai, tapi Peserta PPDS
Manajer Hukum dan Humas RSUP dr. Sardjito, Banu Hermawan, membenarkan bahwa pemilik akun tersebut adalah dokter berinisial EPR. Namun, ia menegaskan bahwa EPR bukan pegawai rumah sakit, melainkan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dari FKKMK UGM.
"Yang itu memang dilakukan oleh salah satu peserta didik ya. Jadi bukan pegawai RSUP dr. Sardjito. Dia adalah murni peserta didik ya," kata Banu saat dihubungi wartawan, Selasa (4/8).
Pihak RSUP Sardjito mengaku kaget dengan unggahan tersebut. Meski demikian, mereka tidak mau langsung menjustifikasi dan akan melakukan klarifikasi bersama dengan FKKMK UGM.
Kolaborasi dengan FKKMK UGM
Untuk menangani persoalan ini, RSUP Sardjito dan FKKMK UGM akan bekerja sama. Ada Tim Pendidikan Bermartabat yang terdiri dari kedua institusi dan akan memanggil serta meminta klarifikasi dari yang bersangkutan.
"Karena ini peserta didik, kami akan lakukan kolaborasi dalam penanganan permasalahan ini," ujar Banu.
"Dengan adanya upload-an seperti ini kami ya cukup kaget. Namun demikian kami tidak bisa menjustifikasi seperti apa kondisi itu sehingga kita akan melakukan klarifikasi bersama terlebih dahulu," tuturnya.
Banu menegaskan bahwa baik RSUP Sardjito maupun FKKMK UGM berkomitmen menciptakan lingkungan pelayanan pendidikan yang aman. Tim Pendidikan Bermartabat inilah yang nantinya akan bergerak untuk meminta klarifikasi.
