Krisis Berkepanjangan: Program Makan Bergizi Gratis Terhambat Korupsi dan Keracunan Massal

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto menghadapi krisis berat setelah berjalan 18 bulan. Masalah tata kelola, kasus korupsi, hingga keracunan makanan memicu sorotan publik dan menggerus kepercayaan masyarakat.

Survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap program ini anjlok drastis, dari 62,5 persen menjadi 34 persen. Sementara itu, 61,6 persen publik mengaku tidak puas dengan pelaksanaan program yang menjadi salah satu andalan pemerintah tersebut.

Di sisi kepemimpinan, Badan Gizi Nasional (BGN) mengalami guncangan. Kepala BGN Dadan Hindayana ditangkap Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi alokasi dapur operasional. Penggantinya sempat mundur karena trauma, sebelum akhirnya posisi itu diisi oleh Sudaryono.

Keamanan pangan menjadi sorotan utama. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 40.759 penerima manfaat setidaknya mengalami keracunan makanan. Kondisi ini memaksa pemerintah menutup permanen sedikitnya 833 dapur yang tidak memenuhi standar higienis.

Meski insiden keracunan berulang kali terjadi, Presiden Prabowo pada Oktober lalu menyebut 8.000 kasus keracunan saat itu hanya 0,0007 persen dari total makanan yang telah diberikan. Ia menilai angka tersebut masih dalam batas toleransi kesalahan yang manusiawi.

Beban fiskal pun kian berat. Anggaran program MBG terpaksa dipangkas dari rencana awal Rp335 triliun menjadi Rp229 triliun demi menjaga batas defisit anggaran negara. Mahkamah Konstitusi (MK) juga memutuskan bahwa anggaran pendidikan tidak boleh dimanfaatkan untuk mendanai program ini.

Kritik dan Pengawasan

MBG Watch menyatakan bahwa program MBG berada dalam situasi krisis yang sistematis. Desainnya dinilai cacat sejak awal, sehingga perbaikannya memerlukan biaya yang sangat tinggi dan kemauan politik yang kuat.

Dari sisi pengawasan, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat puluhan yayasan terkait dapur terafiliasi dengan tokoh-tokoh politik. Pengawasan yang lemah meningkatkan risiko korupsi dalam pelaksanaan program.

Pemerintah kini memberlakukan moratorium pembaruan kontrak dapur baru dan berjanji menerapkan zero tolerance terhadap korupsi untuk merestrukturisasi sistem program yang dinilai cacat sejak awal.