Dinasti Jokowi dan Skenario di Balik Tren Elektabilitas Prabowo yang Menurun

Jika tren elektabilitas Prabowo Subianto terus menurun hingga mendekati Pemilu 2029, pihak oposisi sebaiknya tidak terlalu cepat berpuas diri. Pasalnya, hal tersebut tidak otomatis berarti citra dinasti politik Joko Widodo ikut meredup. Justru, mereka yang berseberangan dengan pemerintah perlu mewaspadai potensi manuver politik yang bisa saja muncul dari kubu Jokowi.

Analisis politik menunjukkan bahwa ketika elektabilitas Prabowo merosot, figur yang paling diuntungkan secara politik adalah Dedi Mulyadi, bukan Anies Baswedan yang selama ini identik dengan kubu oposisi. Fenomena ini menarik untuk dicermati, terlebih dengan aktivitas blusukan Jokowi ke berbagai daerah yang dinilai bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan bagian dari upaya menjaga popularitas putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

Langkah Jokowi tersebut sejalan dengan pengalaman politiknya di masa lalu. Pada Pilpres 2024, ia bermanuver dari kubu Ganjar Pranowo ke kubu Prabowo ketika elektabilitas Ganjar menunjukkan tren penurunan. Kini, jika situasi serupa terulang, bukan tidak mungkin Jokowi akan kembali 'lompat pagar' untuk mengamankan kepentingan politik keluarganya.

Dalam skenario tersebut, duet Dedi Mulyadi dan Gibran menjadi salah satu kemungkinan yang mengemuka. Sebagai tokoh Sunda, Dedi Mulyadi dinilai membutuhkan pendamping yang memiliki pengaruh kuat di akar rumput Jawa Timur atau Jawa Tengah. Gibran, dengan dukungan basis politik Jokowi di Jawa Tengah, dianggap sebagai figur yang tepat. Jika pasangan ini terbentuk, maka peluang dinasti Jokowi untuk memenangkan empat kali pilpres secara beruntun menjadi terbuka lebar.

Jalan Terjal Menghentikan Dominasi

Para pengamat menilai, menghentikan dominasi politik Jokowi akan lebih mudah jika Prabowo sukses memimpin pada periode pertamanya. Dengan begitu, pada Pilpres 2029 nanti, Prabowo memiliki keleluasaan untuk memilih calon wakil presiden selain Gibran. Namun, pertanyaannya, mampukah tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo yang kini berada di kisaran 51 persen (menurut survei SMRC) kembali naik ke angka 75-80 persen?

Peluang itu masih terbuka, asalkan dalam dua tahun ke depan Presiden Prabowo dan jajarannya mampu menunjukkan kinerja positif dalam perbaikan ekonomi nasional, termasuk pengesahan RUU Perampasan Aset. Sejarah mencatat, pada tahun 2008, kepuasan publik terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat merosot drastis di bawah 50 persen setelah pemerintah menaikkan harga BBM. Namun, menjelang Pemilu 2009, ketika harga BBM turun, kepuasan publik kembali meroket hingga mendekati 80 persen.

Dengan demikian, masa depan politik Indonesia masih penuh kejutan. Semua pihak, baik pemerintah maupun oposisi, perlu mencermati dinamika yang ada dan tidak mudah terpancing oleh asumsi-asumsi yang belum tentu akurat.