Komisi D DPRD DKI Desak Prioritas Infrastruktur Dasar di Tengah Keterbatasan Fiskal

Komisi D DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat, meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027 menghadapi keterbatasan fiskal. Ketua Komisi D, Yuke Yurike, menekankan pentingnya penyusunan skala prioritas yang tepat agar anggaran yang terbatas dapat memberikan manfaat langsung bagi warga.

“Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air harus benar-benar memprioritaskan program yang paling berdampak bagi masyarakat,” kata Yuke kepada wartawan, Senin (27/7/2026). Program tersebut mencakup penataan trotoar, pembangunan dan pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), serta pengendalian banjir yang dinilai sebagai kebutuhan dasar warga Jakarta.

Yuke juga meminta perangkat daerah untuk menyampaikan secara terbuka jika terdapat kendala anggaran yang menyebabkan usulan masyarakat belum dapat diakomodasi. “Dengan begitu, DPRD dapat membahas kemungkinan penyesuaian anggaran dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar),” imbuhnya.

Komisi D menyoroti penurunan alokasi anggaran bagi Suku Dinas dibandingkan tahun anggaran 2026. Menurut Yuke, kondisi ini perlu menjadi perhatian karena kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan serta saluran air di berbagai wilayah Jakarta masih cukup tinggi.

“Kami mengingatkan jangan sampai yang diprioritaskan hanya jalan-jalan besar atau kawasan pusat kota. Jalan lingkungan, saluran, penerangan, dan infrastruktur dasar di wilayah pinggiran juga harus menjadi perhatian karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Pembangunan yang merata menjadi kunci meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jakarta. Oleh karena itu, penyusunan APBD DKI Jakarta tahun 2027 diharapkan tetap mengedepankan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama, meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal.