Dugaan pemotongan dana santunan kematian bagi warga miskin kembali mencuat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kasus ini mencuat setelah video pengakuan seorang penerima bantuan viral di media sosial.
Subari, warga Desa Trangkil, Kecamatan Trangkil, mengaku hanya menerima Rp700.000 dari total santunan kematian sebesar Rp1 juta yang dicairkan pada Mei lalu. Ia menduga uang sebesar Rp300.000 dipotong oleh oknum perangkat desa.
Menurut pengakuannya, pencairan bantuan dilakukan bersama belasan warga lainnya di Dinas Sosial dan salah satu bank daerah. Setelah dana dicairkan, mereka diminta menyerahkan sebagian uang kepada oknum perangkat desa dengan alasan biaya administrasi dan transportasi.
Subari yang bekerja sebagai buruh harian mengaku tidak berani memprotes karena takut dan bingung harus mengadu kepada siapa. Ia berharap praktik serupa tidak lagi terjadi terhadap warga yang sedang mengalami musibah.
"Pengakuannya buat uang administrasi apa, saya juga tidak tahu detail. Harapannya tidak ada (potongan) begitu terus," kata Subari.
Sekretaris Desa Trangkil, Bambang Pujianto, membantah adanya kebijakan resmi pemerintah desa terkait pemotongan santunan kematian. Menurutnya, biaya transportasi atau pengurusan yang diberikan kepada pengantar merupakan kesepakatan maupun bentuk keikhlasan antara pemohon dan pihak yang membantu proses pencairan bantuan, bukan kebijakan resmi pemerintah desa.
"Mengenai kesepakatan potongan tidak semuanya seperti itu karena setiap desa itu berhak mendapatkan bantuan kematian seperti ini, tapi ada yang mau mengurusi atau tidak, terus ketika dia berjalan sendiri itu mau atau tidak makanya ketika potongan Rp300.000 tidak semua harus seperti itu. Yang pasti ada potongan atau tidak kita tidak tahu," ujar Bambang.
Kasus dugaan pemotongan santunan kematian ini kini menjadi sorotan masyarakat setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Warga berharap adanya penelusuran lebih lanjut agar penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung secara transparan dan tepat sasaran.
