Polri Resmi Bentuk Polresta Khusus IKN, Dipimpin AKBP Supriyanto

Polri resmi membentuk Kepolisian Resor Kota (Polresta) khusus untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Pembentukan satuan kewilayahan baru ini tertuang dalam surat telegram Kapolri bernomor ST/1336/VI/KEP./2026 yang diterbitkan pada 25 Juni 2026.

Polresta IKN akan dipimpin oleh AKBP Supriyanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Wadirpolairud Polda Kalimantan Timur. Langkah ini merupakan bagian dari penyesuaian organisasi Polri terhadap perkembangan wilayah dan dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di kawasan pusat pemerintahan baru tersebut.

Tidak hanya Polresta IKN, Polri juga membentuk empat Polres Tipe D baru di wilayah Padang Lawas Utara, Sumba Tengah, Konawe Kepulauan, dan Banggai Laut. Keputusan ini diambil untuk memperkuat jangkauan pelayanan kepolisian di daerah-daerah yang dinilai membutuhkan.

“Pembentukan dan peningkatan tipe satuan kewilayahan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan kepolisian kepada masyarakat, sekaligus menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan perkembangan wilayah dan tantangan kamtibmas yang semakin dinamis,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Jumat (26/6).

Di samping pembentukan satuan baru, Polri juga menaikkan status delapan Polres Tipe D menjadi Polresta. Kedelapan wilayah yang mengalami peningkatan status tersebut meliputi Karawang, Batang, Klaten, Tuban, Sumenep, Gowa, Banggai, dan Lombok Tengah. Peningkatan status ini diharapkan mampu menghadirkan struktur organisasi yang lebih besar dan kapasitas pelayanan yang lebih optimal.

Dalam gelombang mutasi besar-besaran yang tertuang dalam tujuh surat telegram yang diterbitkan pada tanggal yang sama, sebanyak 1.121 personel perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) turut dimutasi. Brigjen Trunoyudo menjelaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi yang wajar.

“Mutasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kapasitas kepemimpinan, serta efektivitas pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat,” pungkasnya.